Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Ika Puspitasari: Mobilitas Warga Kota Mojokerto Masuk Kategori Hitam

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari.

Mojokerto (Beritajatim.com) – Mobilitas warga di Kota Mojokerto masih cukup tinggi. Kota Mojokerto masuk dalam daftar 10 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang berada pada kategori hitam mobilitas masyarakat dan kendaraan dalam masa pandemi Covid-19.

Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto, terus berupaya untuk mengembalikan kondisi daerah menjadi normal kembali, dari zona hitam pada kategori mobilitas. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengajak semua elemen untuk bersinergi dan bergotong-royong.

“Kepada masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan segala peraturan selama pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa & Bali, sejak tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021 mendatang,” ungkapnya, Kamis (14/7/2021).


Masih kata Ning Ita (sapaan akrab, red), penurunan mobilisasi masyarakat dan kendaraan yang masih cukup rendah, inilah yang menjadikan penyekatan harus diperluas. Termasuk pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa ruas jalan juga harus ditambah.

“Penyekatan di Kota Mojokerto ada 5 titik harus ditambah, begitu juga dengan pemadaman PJU yang hanya 6 titik harus diperbanyak lagi titik serta jamnya harus diperpanjang. Tidak hanya pada mobilitas kendaraan, masyarakat untuk turut andil dalam melaksanakan Instruksi Mendagri,” katanya.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Bali. Salah satunya yakni meniadakan salat berjamaah di tempat beribadah saat Idul Adha.

“Baik masjid, musala dan lapangan terbuka. Memang berat, kami faham masyarakat kami kebanyakan pedagang, dengan dibatasi mobilisasi warga maka otomatis pendapatan pasti akan menurun, tapi ini perintah dari Pemerintah Pusat yang mau tidak mau, suka tidak suka harus dipatuhi oleh Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan hari raya Idul Adha 1442 H/2021, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto telah membuat Surat Edaran (SE) yang telah disepakati oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto bersama ulama di Kota Mojokerto. Yakni meniadakan malam takbir di masjid, mushola maupun takbir keliling.

“Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan secara terjadwal dalam waktu tiga hari yakni pada tanggal 11,12, dam 13 Dzulhijjah untuk menghindari kerumunan. Penyembelihan hewan juga diutamakan dilakukan di RPH-R dan pendistribusian daging kurban harus diantarkan langsung ke penerima zakat,” terangnya.

Menurut Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini, diperlukan pengawasan yang ketat, tidak hanya penyekatan dan pemberlakuan jam malam. Namun juga tempat peribadatan juga harus diperketat. Ning Ita menambahkan, Satgas harus turun ke titik-titik lokasi yang ditengarai dapat memicu kerumunan.

“Diharapkan tingkat mobilitas kendaraan di Kota Mojokerto berangsur menurun dan masuk ke dalam zona kuning. Jika seluruh masyarakat bergotong royong mampu menurunkan mobilisasi hingga diangka 30 persen, maka Kota Mojokerto akan berubah dari zona hitam menuju zona kuning agar kebijakan PPKM tidak seketat saat ini,” urainya.

Untuk mengimbangi kebijakan tersebut, Pemkot Mojokerto terus mengupayakan pemberian bantuan berupa sembako bagi masyarakat yang terdampak di tengah pengetatan PPKM Darurat. Ning Ita meminta agar semua elemen bersinergi dan bergotong-royong sehingga tingkat mobilitas kendaraan di Kota Mojokerto berangsur menurun. [tin/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar