Politik Pemerintahan

Ijin Kadaluarsa, 22 Toko Swalayan di Kota Mojokerto Ditertibkan Satpol PP

Anggota Satpol PP Kota Mojokerto menutup permanen toko swalayan di Jalan Residen Pamuji Kota Mojokerto beberapa pekan lalu. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Akhirnya, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto menertibkan 22 toko swalayan di Kota Mojokerto yang izin usahanya kadaluarsa.

Sebanyak 22 toko swalayan tersebut hasil koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Satpol PP bersama DPMPTSP sudah melayangkan tiga kali surat teguran dan peringatan, namun tak direspons oleh pengelola toko swalayan.

Anggota Satpol PP pun terpaksa menutup sementara dengan cara menyegel toko swalayan dengan menempatkan stiker bertuliskan ‘Toko Swalayan Ini Ditutup Karena Tidak Ada Izin’.

Kepala Satpol PP Kota Mojokerto, Heryana Dodik Murtono mengatakan, sebanyak 22 toko swalayan tersebut melanggar izin karena masa berlaku izin usahanya kadaluarsa.

“Paling banyak berada di Kecamatan Kranggan dan sebagian tersebar di seluruh wilayah Kota Mojokerto,” ungkapnya, Selasa (29/9/2020).

Masih kata Dodik, pihaknya bersama DPMPTSP sudah berulang kali memberikan peringatan terhadap pengelola toko swalayan tersebut untuk segera mengurus perizinan yang sudah tidak berlaku. Karena tiga kali surat teguran dan peringatan dilayangkan, namun tak ada respon sehingga penertiban dilakukan.

“Dari 22 toko swalayan tersebut, 8 diantaranya merupakan minimarket yang perizinanya masih dalam proses mengurus di DPMPTSP Kota Mojokerto. Untuk mekanisme agar diperbolehkan kembali beroperasi, pengelola toko swalayan menyerahkan surat perizinan sah ke Kantor Satpol PP sebagai dasar untuk dibuka segel,”

katanya.

Menurutnya, sebelum pengelola toko swalayan menyerahkan surat perizinan sah dari DPMPTSP ke Satpol PP maka tidak boleh beroperasi. Namun dari pantauan Satpol PP Kota Mojokerto, sebanyak 22 toko swalayan tersebut patuh dan tidak ada satupun yang beroperasi sebelum mengurus izin pembaruan usahanya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Mojokerto, Muhammad Ali Imron berharap, pemilik atau pengelola toko swalayan untuk tertib administrasi dengan memperbarui maupun melengkapi izin usahanya. “Sebenarnya mereka sendiri pengelola atau pemilik toko swalayan yang tahu perizinan sudah kedaluwarsa itu,” ujarnya.

Sehingga diharapkan agar segera mengurus minimal satu bulan sebelumnya surat izin kadaluarsa. Saat sudah ditertibkan seperti saat ini, lanjut Imron, maka dipastikan akan menganggu operasional toko swalayan itu sendiri.

Sebelumnya, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto menutup permanen tiga toko swalayan di dua kecamatan yang ada di Kota Mojokerto. Satu toko swalayan tersebut telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2015.

Yakni terkait Penataan Toko Swalayan Yang Jaraknya Terlalu Dekat dengan Pasar yakni minimal 300 meter dari lokasi pasar. Sementara dua toko swalayan karena izin usahanya kadaluwarsa.



Apa Reaksi Anda?

Komentar