Politik Pemerintahan

Honor Pasukan Kuning dan Tukang Parkir di Jember Juga Dinaikkan

Pasukan kuning sedang bekerja. [foto: istimewa]

Jember (beritajatim.com) – Tak hanya menaikkan honor guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT), Bupati Hendy Siswanto akan menailkan honor pasukan kuning yang berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan tukang parkir yang berada di bawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Jawa Timur.

“(Honor) tukang parkir kan Rp 675 ribu. Kita naikkan jadi Rp 1,2 juta,” kata Hendy. Anggaran ini akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021. Hendy sedang menghitung anggaran honor untuk pasukan kuning dan tukang parkir.

Selain itu, Pemkab Jember akan menaikkan honor untuk rukun tetangga dan rukun warga serta guru ngaji. “Kita akan naikkan sedikit-sedikit. Mungkin tidak dalam bentuk uang, tapi bisa dalam bentuk premi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Jadi tidak harus berbentuk uang. Kami sedang mengolah pemanfaatan uang sedikit ini tapi besar bagi mereka,” kata Hendy.

Hendy mengatakan, kenaikan honor untuk GTT, PTT, pasukan kuning, dan tukang parkir akan membuat belanja pegawai membengkak dan mengurangi anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD). “Tapi yang digaji ini kan orang. Bukan masalah egosentris OPD-OPD,” katanya.

Hendy meminta agar OPD-OPD di Jember kreatif dan tak hanya menggantungkan diri pada APBD untuk menjalankan program kerja. “OPD bisa berkolaborasi dengan siapa? Dengan stakeholder yang ada. Kalau dia hanya berdasar pagu anggaran yang ada, dia tidak usah kerja. Buat apa ada OPD? Di masa kepemimpinan saya, OPD harus berkolaborasi,” katanya.

“Pemerintah intinya adalah memfasilitasi masyarakat, di mana masyarakat kurang. Bukan masalah dikasih uang. Tapi dikasih kesempatan. Kalau kita tidak ada duit APBD, kita punya provinsi. Tidak ada provinsi, kita ada APBN. Kalau tidak bisa APBN, ada investor. Kita kolaborasikan investor dengan masyarakat Jember,” kata Hendy.

“Kalau kemudian memang tidak ada apa-apa, kita jualan saja. Kumpulkan hasil panen masyarakat. Kita jualan. Pakai peraturan bupati. Kalau teman-teman terlalu berfokusi hanya berdasarkan APBD, anggaran sedikit, lalu tidak bisa bekerja, wis leren ae gak usah nyambut gawe,” kata Hendy.

Hendy mencontohkan dirinya yang sejak dilantik menjadi bupati sudah bekerja tanpa APBD. “Saya bisa ke Jakarta, pakai uang sendiri. Saya bisa berkeliling ke mana-mana, meresmikan macam-macam,” katanya.

Rencananya, bupati akan hadir langsung dalam rapat perdana pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) antara Badan Anggaean dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah di DPRD Jember, Selasa (30/3/2021) malam. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar