Politik Pemerintahan

HIPAKAD Sidoarjo: Sebelum New Normal, Pemkab Harus Peka Kondisi Masyarakat

Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap III sudah berjalan sepekan, namun data penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo tidak kunjung menurun.

Sebelum New Normal diterapkan, Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 atau Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Saifuddin harus mengevaluasi. Karena tidak sedikit anggaran Pemkab Sidoarjo yang dikeluarkan.

Penilaian itu disampaikan Ketua DPC Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Sidoarjo M. Husni Thamrin. “Harus peka terhadap kondisi masyarakat. Minimal evaluasi melibatkan seluruh elemen masyarakat terkait, jangan terkesan menyalakan masyarakat,” katanya Senin (1/6/2020)

Dia menandaskan, seperti diketahui, perkembangan penyebaran Covid-19 di Jawa Timur semakin banyak. Salah satunya Kabupaten Sidoarjo yang termasuk kategori zona merah Covid-19.

“Ada sebanyak 1053 ODP, 405 PDP, Konfirmasi ada 655 orang, pasien yang meninggal sejumlah 58 orang dan 29 pasien sembuh update Dinkes Sidoarjo per 1 Juni 2020,” rincinya menambahkan.

Husni juga meminta Pemkab Sidoarjo melakukan langkah-langkah strategis dalam menangani pandemi virus corona ini sebelum diberlakukannya New Normal. “Kami berharap ada langkah-langkah kongkrit dari Pemkab Sidoarjo untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini sebelum diberlakukannya New Normal,” harapannya.

Pemberlakuan PSBB tahap III sebagaimana Perbup Sidoarjo nomor 39 tahun 2020 difokuskan di desa atau kelurahan dengan konsep Kampung Tangguh (KT).

Sejauh ini menurut dia, sebelum munculnya Perbup nomor 39 tahun 2020, di desa sudah membentuk Relawan Desa dalam pencegahan dan penanganan Covid-19.

“Yang sudah dilakukan oleh Relawan Desa diantaranya melakukan penyemprotan disinfektan, pembagian masker, penerapkan PSBB tahap I dan II dengan diberlakukannya jam malam, melakukan identifikasi warga yang rentan sakit, menidentifikasi keluar masuk warga dan memastikan tidak ada kerumunan warga,” jelasnya.

Chek point dengan termometer gun juga dilakukan relawan, penyediaan ruang isolasi di desa dan sosialisasi protokol kesehatan serta pembagian bantuan termasuk BLT Dana Desa bagi keluarga miskin yang terdampak Covid-19.

Cak Husni berharap kepada Wakil Bupati Sidoarjo yang juga Plt Bupati, Pelaksanaan Perbup nomor 39 itu harus disinergikan dengan Surat Edaran Menteri Desa nomor 8 tahun 2020, dan Surat Edaran Sekda Sidoarjo nomor 141/2656/438.5.8/2020 yang terbit per tanggal 7 April 2020, karena ujung tombaknya adalah desa.

HIPAKAD prihatin dan merasa kasihan terutama Pemerintah desa yang semakin bingung dengan banyaknya regulasi,” jelas aktivis Forum Gerakan Reformasi Sidoarjo (Forgres) tersebut.

Disisi lain, pemerintah desa dalam hal ini Relawan Desa tanggap Covid-19 disibukkan dengan persoalan data Bansos dan BST yang dirasa carut-marut oleh pemerintah desa. Bantuan sudah realisasi, sedangkan himbaunya baru muncul dari Plt. Bupati.

“Mestinya itu harus dievaluasi oleh Plt. Bupati Sidoarjo, sebagai perbaikan langkah-langkah penanganan Covid-19 terutama bagi keluarga yang terdampak,” pungkasnya,” pungkasnya. (isa/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar