Politik Pemerintahan

Hingga 16 November 2020, Pandapatan Pajak Sidoarjo Terealisasi Rp 798 Miliar Lebih

Sidoarjo (beritajatim.com) – Berdasarkan target realisasi pada situs Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, tercatat hingga 16 November 2020, realisasi sembilan pajak daerah Sidoarjo 93,95 persen. Target pendapatan pajak Rp 849,455,000,000.00 dan sudah terealisasi Rp 798,022,906,920.45.

Wajib Pajak (WP) di Sidoarjo dinilai memiliki kesadaran tinggi. Stimulus lain yang berikan kepada WP yang patuh dan patut dengan memberikan penghargaan atau reward.

Pj. Bupati Sidoarjo Hudiyono menyatakan penghargaan atas prestasi para WP menjadi penyemangat bagi WP lain. Hudiyono, mengatakan jumlah WP panutan harus terus meningkat. WP yang lain bisa meniru dan memberi manfaat antar WP di Sidoarjo.

“Mudah-mudahan langkah yang sudah diambil pada camat dan lurah kolaborasi sudah baik. Target pajak di Sidoarjo memang mengalami penurunan. Tapi bukan karena ketidaksadaran membayar pajak, tapi target kita turunkan karena pandemi Covid-19,” kata Hudiyono usai penyerahan penghargaan ke 24 Wajib Pajak yang dianggap telah berprestasi, di Fave Hotel Sidoarjo, Senin (16/11/2020).

Secara penilaian para WP tersebut telah memenuhi kriteria kepatutan dan kepatuhan dalam pelunasan pajak daerah mencakup nilai ketetapan, jumlah wajib pajak dan peran aktif pimpinan.

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Joko Santosa mengatakan jumlah wajib pajak yang terpilih sebagai wajib pajak panutan adalah untuk PBB P2 sebanyak 16 WP. Pajak Hotel sebanyak 1 WP. Pajak Restoran sebanyak 1 WP, Pajak Parkir sebanyak 1 WP. Pajak Hiburan 1 WP. Pajak Reklame 1 WP. Pajak Air Tanah sebanyak 1 WP. Pajak PPJ non sebanyak 1 WP dan BPHTB sebanyak 1 WP.

Pemberian penghargaan kepada wajib pajak daerah panutan yang diadakan setiap tahun merupakan bentuk reward yang diberikan kepada WP yang telah melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak daerah dengan tertib dan tepat waktu.

Selain pemberian penghargaan, Pemkab Sidoarjo juga memberikan hukuman kepada WP yang tidak melakukan pembayaran dengan tertib dan tepat waktu yang berupa sanksi denda pajak daerah. “Hal ini dilakukan agar para wajib pajak sadar bahwa ada kewajiban yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu membayar pajak daerah,” tegas Joko. [isa/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar