Politik Pemerintahan

Hindari Tsunami KPK Jilid II, Anggota DPRD Kota Malang Dibekali Anti Korupsi

Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Laode M. Syarif dan Pimpinan Sementara Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika.

Malang(beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan pengetahuan anti korupsi kepada 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2019-2024 di ruang sidang DPRD, Jumat, (6/9/2019).

Pembekalan anti korupsi ini untuk menghindari tsunami KPK dalam kasus suap APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2015. Dimana dalam kasus itu, 41 legislator menjadi tersangka dan mantan wali kota Malang, Moch Anton ditetapkan tersangka.

Pembekalan diberikan oleh Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Laode M. Syarif. Dia mengatakan, penyebab nilai Indeks persepsi korupsi Indonesia rendah diantaranya karena korupsi di sektor politik dan penegak hukum yang masih sangat besar.

“Kita akan selalu kesulitan melakukan program anti korupsi kalau sektor politik ini kurang baik karena seluruh kebijakan lahir dari sektor politik. Jadi seluruh hiruk pikuk 3 sampai 4 hari ini kita bisa lihat bersama apa masih para anggota fraksi mendukung KPK sementara di mata dunia KPK dianggap sebagai salah satu lembaga anti korupsi terbaik di dunia. Kalau kita ubah yang baik menjadi tidak baik, bisa dibayangkan,” kata Laode.

Materi pembekalan yang diberikan meliputi tugas dan wewenang KPK, capaian Indeks persepsi korupsi Indonesia, jenis-jenis tindak pidana korupsi, serta Sistem Integritas partai politik diantaranya pengelolaan keuangan parpol, rekrutmen dan kaderisasi serta kode etik.

Pimpinan Sementara Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika mengatakan, DPRD Kota Malang pernah mengalami pengalaman yang buruk terkait korupsi. Dimana sebagian besar anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 menjadi tersangka tindak pidana korupsi.

“Pengalaman itu memberikan banyak pelajaran pada kita semua sehingga memberi pesan tersendiri untuk DPRD Kota Malang masa jabatan 2019 – 2024 agar menjaga amanah warga Kota Malang. Agar anggota dewan terpilih mampu menjalankan tugasnya secara bersih dan berwibawa serta mampu memainkan perannya sesuai kaidah etika dan hukum yang berlaku. Semoga yang kita dapatkan yang halal-halal saja, yang menjadi hak kita,” tandasnya. (luc/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar