Politik Pemerintahan

Hilangnya Nama Caleg Hanura dari Surat Suara Bisa Pidana dan Etik

Jember (beritajatim.com) – Tak tercantumnya nama Ariandri Shifa Laksono, calon legislator DPRD Kabupaten Jember nomor urut 5 di Daerah Pemilihan II, dalam surat suara selayaknya ditindaklanjuti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Penghilangan (hak) suara ini kasusnya bisa pidana. Tapi proses-prosesnya bisa saja meliputi persoalan administrasi dan etik,” kata Dima Ahyar, mantan ketua Panitia Pengawas Pemilu Jember dan sekarang anggota presidium Jaringan Demokrasi Indonesia Jawa Timur.

Nanti Bawaslu akan memilah persoalan. “Misalnya menyangkut tata cara, mekanisme, dan prosedur jika ada kesalahan itu ujungnya pelanggaran administrasi. Tapi apabila dalam kajiannya ada pelanggaran sumpah dan janji penyelenggara untuk melakukan proses secara baik dan benar, itu etik,” kata Dima.

“Apabila di situ ditemukan ada kesengajaan penghilangan hak peserta untuk dipilih, itu pidana,” kata Dima.

Gara-gara kesalahan pada surat suara ini Jumadi Made, saksi Hanura, melakukan protes tertulis dan menolak menandatangani berita acara rekapitulasi.

Jumadi mempertanyakan bagaimana bisa Ariandri Shifa Laksono tidak tercantum dalam surat suara dan justru yang tercantum adalah nama Sugeng Hariyadi, calon legislator yang sudah meninggal dunia. Padahal Sugeng sudah diusulkan pergantiannya oleh DPC Hanura sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Menurut Dima, akan ada pemilahan dua hal yakni peristiwa dilanjutkannya rekapitulasi penghitungan suara dan peristiwa surat suara yang cacat.

Dima menilai, undang-undang sudah cukup mengakomodasi penyelesaian persoalan tersebut. “Tinggal bisa memutuskan secara cepat atau tidak kasus yang muncul. Meski tidak mudah mestinya bisa dilakukan langkah-langkah cepat,” katanya. (wir/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar