Jakarta (beritajatim.com) – Najmi Mumtaza Rabbany atau Gus Najmi mempertanyakan alasan pencopotannya dari struktur kepengurusan DPW PPP DKI Jakarta.
Namanya tidak tercantum di daftar pengurus berdasarkan Surat Keputusan (SK) Perubahan Pengurus DPW PPP DKI Jakata Nomor 0790/SK/DPP/W/I/2023 yang ditandatangani Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono.
“Saya tidak pernah mendengar secara jelas alasan pencopotan yang saya alami,” kata putra dari Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi itu.
Gus Najmi mengungkapkan, jika alasan pencopotannya karena dukungan politik itu adalah persoalan kecil. Dia menegaskan dukungan politik yang dia ambil adalah pilihan rasional dan demokratis yang harus dihormati.
Dia juga menerima pergantian kepengurusan di internal PPP dan menganggapnya sebagai teguran. Apalagi mengingat sebelumnya PPP diterpa isu kencang soal kiai amplop.
“Namun, situasi hari ini di DPW PPP DKI sudah jauh lebih parah dengan didepaknya beberapa ulama dan saya kira ini merupakan langkah mundur dari harapan perubahan yang sebelumnya digaungkan,” kata dia.
Ia juga mempertanyakan langkah pergantian pimpinan dengan rencana untuk mengejar perolehan kursi di 2024. Menurutnya, perombakan kepengurusan menjelang Pemilu 2024 merupakan langkah yang janggal dan jauh dari upaya memperbaiki suara PPP.
“Artinya, bisa ditekankan bahwa kerja-kerja politik beradab belum cukup mendapat tempat bagi segelintir orang yang culas,” tegas Najmi.
Menurutnya, situasi konflik yang tengah dialami PPP menjauhkan partai dari cita-cita politik beradab yang didambakan anak-anak muda.
“Setidaknya ada tiga hal yang yang menjauhkan partai dari anak-anak muda. Pertama, anak muda hanya menjadi objek politik. Kedua, politik terkesan sangat jauh dari kehidupan mereka utamanya dalam keputusan-keputusan yang terjadi di internal partai kerap mengabaikan aspek keterbukaan dan demokratis. Ketiga, praktik politik yang kotor dan ketidakterwakilan isu akibat pengabaian suara anak muda,” kata Gus Najmi. [beq]
Komentar