Politik Pemerintahan

HET Pupuk Subsidi Naik, Jangan Sampai Mafia Pupuk yang Untung

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum DPN Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (Petani), Satrio Damardjati mengungkapkan hal yang wajar jika BUMN di sektor pupuk yang diuntungkan, akibat naiknya Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk.

“Yang diuntungkan mungkin dari BUMN wajar, karena itu badan usaha milik negara ya harus untung,” kata Satrio dikonfirmasi, Sabtu (13/3/2021).

Satrio berharap, jangan sampai dengan naiknya HET pupuk bersubsidi, tersebut justru yang diuntungkan adalah mafia pupuk. “Tapi kalau yang diuntungkan adalah mafia pupuk, apakah itu bisa diminimalisir,” tambahnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Satrio memberikan solusi di segi pendataan, dirinya berharap adanya ‘Big Data’ pangan yang mencatat hulu hingga hilir produktivitas pertanian.

“Yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun Big Data Pangan Nasional. Dengan membangun Big Data, diharapkan bisa tepat sasaran, karena itu kan dari hulu ke hilir. Kalau itu terjadi, kita mau bicara mafia pangan, kalau kita mau bicara mafia pupuk selesai, itu sudah terdata semua,” jelasnya.

Pengamat Pertanian Universitas Brawijaya (UB) Malang, Mangku Purnomo menanggapi penyesuaian HET pupuk bersubsidi mengatakan tidak menjadi persoalan dengan adanya kenaikan tersebut.

“Penyesuaian tidak masalah dan itu logis. Tetapi, sebenarnya subsidi melalui cara input sudah harus ditinjau ulang, siapa yang diuntungkan, dengan pola selama ini? Petani bilang tidak, pabrik tidak, distributor tidak. Jika mau reformasi, di distribusi ini yang perlu dibenahi,” katanya.

Selanjutnya, kata Purnomo, Distribusi pupuk harus diperluas aktornya hingga lini empat dan kondisi saat ini sangat tergantung pada distributor besar. “Bumdes mustinya dilibatkan juga kelompok tani. CP/CL saat ini kurang tepat, jika kelompok tani dan bumdes dilibatkan akan lebih baik,” ujarnya.

Kendati demikian, Purnomo menyarankan terkait kebijakan pupuk subsidi yang ideal untuk tidak main di input, tapi di output. “Bisa tidak kepastian produksi diterima pasar, paling tidak tanaman pangan utama. Jadi, struktur pasar, termasuk menjaga impor yang ugal-ugalan,” kata Purnomo.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) resmi menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar Rp 300 hingga Rp 450 per kilogram. Hal itu seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020, tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. (tok/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar