Politik Pemerintahan

Herlina: Tak Ada Keputusan dari Partai Demokrat untuk Dukung Pansus Covid-19

Herlina Harsono Njoto

Surabaya (beritajatim.com) – Adu argumen yang terjadi antara politisi Demokrat Herlina Harsono Njoto dan politisi Nasdem Imam Syafii perkara Pansus Covid-19 di Surabaya masih belum sampai ke episode final. Usai dituding Imam pernah melakukan intervensi, Herlina balik menanyakan motif sikap Imam.

“Sebenarnya apa yang membuat Imam begitu tendesius terhadap saya dan pansus? Tidak hanya saya yang berubah pendapat, bahkan yang lisan mengatakan pendapatnya tetap namun tidak hadir voting. Lalu kenapa serangan itu hanya kepada Herlina? Apa karena dianggap perempuan, dan bisa dilemahkan?,” kata Herlina, Rabu (20/5/2020).

“Imam amnesia, saya tidak pernah mengatakan hal semacam itu apalagi terkait walikota. Mengkritik walikota adalah hal biasa bagi saya, tapi bukan karena order politis. Bisa saja Imam mendapat informasi semacam itu, tapi tentunya bukan dari saya. Lumrah saja atas pertimbangan rasional dan demi kepentingan masyarakat legislator mengkritik Walikota, dan ketika menjadi gegeran pun lumrah. Dan saya sudah kerap kali mengkritik pemerintah kota, namun dalam memberi kritikan saya berupaya edukatif dan konstruktif,” tambahnya.

Lebih lanjut, Herlina pun mengingatkan Imam jika usulan awal pembentukan Pansus bukan berdasarkan kepedulian terhadap masyarakat. “Imam juga amnesia, usulan pansus itu bukan lahir alami dari fraksi maupun atas dasar kepedulian terhadap masyarakat. Harusnya Imam ingat betul bahwa pansus itu adalah order dari Miratul Mukminin, lengkap dengan draft surat usulan per fraksi. Yakni terkait beberapa hal, di antaranya terkait usulan PSBB, tranparansi anggaran, dan road map penanganan Covid-19,” cetusnya.

“Pada proses perjalanan ke Banmus, beberapa hari sebelumnya kami semua anggota DPRD mendapat data dari pimpinan DPRD terkait beberapa hal, data anggaran yang dipersiapkan Pemkot 196M, Data pemberi dan penerima CSR, Distribusi APD ke RS, Data penerima Bansos. Bahkan usulan pansus terkait PSBB juga sudah masuk jilid 2. Kalau kemudian data itu belum sempurna, saya beranggapan bahwa itu wajar. Toh saya tidak yakin kalau data itu diteliti secara seksama atau tidak,” lanjut Herlina.

Herlina pun turut menyadari jika sikapnya bakal menimbulkan pro dan kontra. “Saya memahami dalam perkembangan sikap saya ini, akan ada sikap dari internal fraksi yang akan kontra. Pertimbangan politis akan menjadi alasan, kenapa pansus ini harus gol. Dalam catatan saya, tidak ada keputusan partai saya (Partai Demokrat) yang menginstruksikan pada saya selaku kader untuk mendukung pembentukan pansus Covid-19, tetapi hanyalah perintah dari Miratul Mukminin. Marilah jujur terhadap diri sendiri, jujur pula terhadap masyarakat. Masyarakat sedang susah dan butuh uluran tangan para anggota dewan yang terhormat. Saya berpendapat, apa yg menjadi dasar usulan pansus itu sebenarnya sudah beberapa dipenuhi oleh Pemerintah Kota, pun di lapangan meskipun masih lambat dan belum sempurna dan masih mendapat kritik sana-sini. Faktanya Pemerintah Kota tidak duduk diam, dan bergerak terus merespon pengaduan anggota dewan dan terhadap permintaan masyarakat meskipun masih jauh dari kata optimal dan memuaskan,” bebernya panjang lebar.

“Untuk itu saya mempunyai sikap, pansus tidak relevan di saat kondisi pandemi dan masyarakat sedang susah. Tanyakan pada masyarakat, apa mereka butuh pansus? Saya berani bertaruh, pasti banyak yang menjawab ‘apalagi itu pansus?’ Tanyakan pula pada masyarakat yg sedang susah makan, pasti jawabannya ‘saya tidak butuh pansus, kami butuh makan’. Lalu sekarang pertanyaannya, dimana urgensi pansus dan keberpihakannya terhadap kepentingan masyarakat? Beberapa hal yg menjadi tanda tanya terkait apa yg dilakukan Pemkot pun sudah diberikan datanya sebagian. Kenapa DPRD dan Pemkot tidak bersinergi saja mengatasi Covid-19. Toh ini bukan kejadian yg hanya terjadi di Surabaya saja. Seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia mengalami musibah yang sama. Ada waktunya kita bersikap politis, ada waktunya mengedepankan akal sehat dan kepentingan masyarakat. Mengingat kembali bahwa kita adalah politisi yang dipilih oleh masyarakat, mengedepankan kemanusiaan dan mengesampingan order politis,” pungkas Herlina. [ifw/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar