Politik Pemerintahan

Hearing Bersama Operator Migas, Pemdes Campurrejo Keluhkan CSR ke DPRD Bojonegoro

Bojonegoro (beritajatim.com) – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar hearing bersama Pemerintah Desa (Pemdes) Campurrejo dan Pertamina EP Asset 4 Field Sukowati.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Campurrejo Edi Sampurno mempertanyakan minimnya penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) bagi masyarakat terdampak yang dikeluarkan oleh perusahaan pengelola sumur migas yang ada di wilayahnya.

“CSR ini sebagai hak masyarakat yang terdampak langsung setiap hari baik secara psikologi, kesehatan maupun dampak sosial lainnya,” ujarnya, Sabtu (5/9/2020).

Desa Campurrejo merupakan salah satu desa penghasil dari ekplorasi migas Blok Sukowati yang dioperatori oleh Pertamina EP Asset 4 Field Sukowati. Selain daerah penghasil, Campurrejo juga dilewati jalur pipa yang menghubungkan ke laut lepas di Tuban.

“Adanya ekplorasi, salah satunya Pad A di Campurrejo, ini sekarang tidak ada alur kesepakatan bersama penyaluran CSR kepada masyarakat,” terangnya.

Sementara Legal and Relations Pertamina EP Asset 4 Field Sukowati Angga Aria mengatakan, dalam beroperasi pihaknya mengaku selalu berusaha semaksimal mungkin bersinergi dengan desa wilayah operasi Sukowati, dalam hal ini salah satunya Desa Campurejo.

Dari mulai Mei 2018, semenjak alih kelola, Pertamina EP Asset 4 Field Sukowati sudah merealisasikan beberapa kegiatan CSR, di antaranya Taman Edukasi dan Wisata Agro Wisata, Program Sahabat Pertamina, pembangunan sarana dan pengadaan prasarana Madrasah Ibtidaiyah Plosolanang, Pelatihan Service Excellent Usaha kuliner Bumdes Campurejo, dan Partisipasi Bencana Alam.

“Pada 2020, program pembangunan infrasturktur yang kita ajukan dan sudah keluar SPK, yaitu peningkatan lanjutan Madrasah Ibtidaiyah Rp 126 juta. Selain itu dukungan operasional, sponsorship serta penanganan Covid-19, kampung tangguh serta bidang lainnya acara HUT RI, sedekah bumi dan doa bersama,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Mochlasin Affan, memberikan beberapa rekomendasi hasil pertemuan antara Pemerintah Desa Campurrejo dengan operator Migas Pertamina EP Asset 4 Field Sukowati. Salah satunya, agar pihak operator migas bisa melakukan pola komunikasi yang baik dalam penentuan program CSR.

“Kedua, CSR yang peruntukannya untuk masyarakat ring satu di wilayah pengeboran tetap digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar yang terdampak,” terangnya.

Pola pengajuan CSR di operator migas ini, kata Politisi Demokrat itu, bisanya Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Migas akan mengusulkan program CSR ke SKK Migas. Setelah disetujui oleh SKK Migas baru kemudian disalurkan kepada masyarakat. Namun, tahun ini Pemkab Bojonegoro mengeluarkan kebijakan baru dalam mengelola CSR khususnya bagi perusahaan migas.

Aturan baru yang dikeluarkan Pemkab Bojonegoro tersebut yang kemudian menurutnya perlu mendapat evaluasi. Salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam penyaluran CSR adalah SKK Migas harus melalui satu pintu lewat Pemkab Bojonegoro dalam menentukan program CSR. Selain itu ada pembagian 60 persen bagi masyarakat terdampak di ring satu dan 40 persen secara keseluruhan.

“Sehingga hal ini yang menjadi kendala sekarang dan menjadi rekomendasi kami ke Pemkab Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro harus tetap memprioritaskan warga ring satu,” pungkasnya. [lus/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar