Politik Pemerintahan

Hari Tani Nasional, Mujiaman: Mari Kita Wujudkan Hari Tani yang Mendukung Hak Agraria Warga Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Hari ini bertepatan dengan Hari Tani Nasional 2020, tepatnya 24 September 2020. Hari Tani sendiri merupakan bentuk peringatan dalam mengenang sejarah kaum petani serta membebaskannya dari penderitaan.

Sekilas tentang sejarah Hari Tani dimulai pada tahun 1948, ketika ibu kota Republik Indonesia berkedudukan di Yogyakarta, penyelenggara negara membentuk panitia agraria Yogya. Namun, karena gejolak politik, usaha itupun kandas.

Beberapa kali panitia agraria sempat melanjutkan usaha tersebut. Baru kemudian pada tahun 1959, Menteri Pertanian, Soenaryo, mengusahakan Rancangan Undang-Undang Agraria yang saat itu dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, yang dipimpin oleh Zainul Arifin.

Baru kemudian pada 24 September 1960, RUU tersebut disetujui DPR sebagai UU no 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau dikenal dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA). UU Pokok Agraria menjadi titik awal kelahiran hukum pertanahan yang baru mengganti produk hukum agraria kolonial.

Machfud Arifin-Mujiaman Pasangan Walikota-Wakil Wali Kota Surabaya No urut 2

Machfud Arifin-Mujiaman Pasangan Walikota-Wakil Wali Kota Surabaya No urut 2

Berdasarkan UU Pokok Agraria, Calon Walikota Surabaya, Machfud Arifin-Mujiaman, bertekad akan membebaskan rakyat kecil di Surabaya yang sudah bertahun-tahun mengeluhkan Surat Ijo.

Calon Wakil Walikota Surabaya, Mujiaman, menyebutkan bahwa pada dasarnya bukan peraturan yang menghalangi penghapusan Surat Ijo, karena bila merujuk pada UU Agraria Tahun 1960 tentang Hak Milik dan Hak Guna Bangunan serta Perda Surabaya No 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Surabaya, warga yang memiliki Surat Ijo di Surabaya berhak untuk memiliki tanah tersebut. Yang menghalangi pelepasan tanah tersebut adalah tidak adanya keinginan pemerintah untuk mewujudkan itu.

“Masalah Surat Ijo itu persoalan mau atau tidaknya pemerintah, kalau mau ya ada caranya,kalau tidak mau banyak alasannya,” tutur mantan Dirut PDAM tersebut.

Mujiaman meyakinkan bahwa ia bersama dengan Machfud Arifin akan bisa menyelesaikan masalah Surat Ijo tersebut.

“Kita telah memiliki sistem untuk mengatasi masalah ini, namun mesti diselesaikan secara terencana karena saya mengerti sekali kondisi yang Bapak Ibu alami,” ungkap Mujiaman. (hen/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar