Politik Pemerintahan

Hanya Dihadiri 15 Anggota DPRD Kota Mojokerto, Penetapan APBD 2021 Batal

Mojokerto (beritajatim.com) – Rapat Paripurna Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 DPRD Kota Mojokerto, Selasa (17/11/2020) batal digelar. Batalnya rapat paripurna penetapan APBD tahun 2021 ini, lantara hanya dihadiri 15 anggota wakil rakyat dari 25 anggota yang ada.

Bahkan rapat yang sedianya digelar pukul 09.00 WIB diundur hingga dua jam, namun tak ada anggota dewan yang muncul di gedung DPRD. Sehingga pimpinan dewan memutuskan membatalkan rapat paripurna penetapan APBD tahun 2021 lantaran tidak kuorum.

Hanya dua fraksi yang hadir dalam rapat paripurna penetapan APBD tahun 2021 yakni Fraksi Golkar dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing empat anggota. Sedangkan untuk fraksi lainya ada beberapa anggota yang absen seperti Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebanyak empat orang hadir.

Satu politisi PDI-P yang tidak hadir, Fraksi Demokrat ada dua orang yang absen hanya satu orang yang hadir, Fraksi Gerakan Keadilan Pembangunan tiga orang yang hadir sebanyak dua orang tidak nampak di gedung dewan. Sedangkan untuk Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak tiga orang anggotanya tidak ada yang hadir dalam paripurna.

“Tidak kuorum sehingga rapat paripurna penetapan APBD tahun 2021 dibatalkan. Untuk efek jera agenda kegiatan ke depan dibatalkan. Biar kapok. Agenda internal ke depan batal. Biar semua jera,” ungkap Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto sembari meninggalkan gedung DPRD Kota Mojokerto.

Batalnya rapat paripurna penetapan APBD 2021 juga berakibat pada batalnya paripurna penyampaian hasil Pansus Covid 19 yang sesuai jadwal digelar usai paripurna pengesahan APBD. Dengan batalnya pengesahan APBD 2021, situasi di internal dewan mulai memanas.

Ada kabar yang beredar di internal dewan, belum adanya sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif diduga menjadi pemicu tidak kuorumnya paripurna.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Mojokerto, Mokhamad Effendy membenarkan jika rapat paripurna penetapan APBD batal dilaksanakan karena tidak kuorumnya anggota menjadi alasan. “Iya benar memang batal. Setelah sempat ditunggu oleh pimpinan hampir 2 jam,” katanya.

Lebih lanjut Effendy menjelaskan paripurna DPRD bisa batal digelar jika anggota dewan tidak kuorum dalam waktu yang disepakati. Hal itu diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD Kota Mojokerto tahun 2020 pasal 136 ayat 3 dan ayat 4 diatur. Bahkan pihaknya berupaya menghubungi para anggota DPRD Kota Mojokerto yang tidak datang.

“Kita sudah berupaya menghubungi mereka (anggota dewan, red), namun mungkin ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk soal politis atau tidak, bukan ranah sekretariat dewan. Bisa ditanyakan ke masing-masing anggota,” tegas mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mojokerto ini. [tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar