Pasuruan (beritajatim.com) – Walikota Pasuruan Saifullah Yusuf menyatakan jika pembangunan Jalur Lingkar Utara (JLU) bukanlah program prioritas dari pemerintah pusat. Namun, karena pembangunan JLU sudah tersusun sejak 2009 lalu dan penetapan lokasi (Penlok) berakhir pada tahun 2019, saat ini pihak pemkot sedang melakukan koordinasi dengan Pemprov Jatim. Sehingga Penlok yang saat ini masa berlakunya masih kurang, bisa diperpanjang untuk dilakukan pembangunan.
“Program JLU ini bukan merupakan program prioritas, tapi jika dari pusat sudah menyiapkan dana untuk pembangunan ya akan dilakukan. Sehingga diperlukan perencanaan yang lebih detil dan teliti,” jelas Gus Ipul.
Ditambahkan Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki Hasan, meski tidak masuk dalam program prioritas, panitia khusus (Pansus) terus dilakukan. Bahkan, saat ini Pansus telah berjalan kurang dari dua bulan.
Ismail juga mengatakan bahwa dalam pembentukan pansus, nantinya akan membuahkan hasil yang berupa rekomendasi. “Hal ini merupakan komitmen kami sebagai anggota DPRD Kota Pasuruan dalam mengawasi pembangunan JLU. Mengingat sebelum dibentuknya pansus Pemkot Pasuruan sendiri tidak ada perkembangan dalam melanjutkan pembangunan JLU,” kata Ismail.
Perlu diketahui, sebelumnya sejumlah warga mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pasuruan guna menanyakan kejelasan pembangunan Jalur Lingkar Utara (JLU). Setidaknya, ada sekitar 10 poin tuntutan yang diminta warga Kota Pasuruan dalam pembangunan JLU.
Ayi Suhaya, salah satu warga mengatakan, dalam melakukan pembebasan lahan pemerintah kota harus menyiapkan dana sebesar Rp 200 milyar. Sedangkan saat ini dana yang sudah ada masih Rp 85 milyar sehingga terdapat kekurangan dana sebesar Rp 115 milyar.
Sedangkan untuk pembangunan jalan tol ini sendiri mencapai Rp 800 milyar sampai Rp 1 triliyun. Sehingga menurutnya dana tersebut lebih baik digunakan sebagai mensejahterakan warga Kota Pasuruan. “Kami jelas menolak pembangunan JLU ini, jika terus dilanjut lebih baik Walikota Pasuruan mengundurkan diri. Karena dana tersebut bisa dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota Pasuruan,” kata Ayi. (ada/kun)
BACA JUGA:
Komentar