Politik Pemerintahan

Gus Fahrur Minta Jokowi Berhentikan Menteri Agama Lukman Hakim

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Ikatan Gus-Gus Indonesia (IGGI) Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menuntaskan kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama yang menyeret Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy).

Dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kemenag, kata Gus Fahrur, sebenarnya bukanlah rahasia umum. “Ini tinggal membuktikan saja, jika terbukti atau ada indikasi awal pengaturan jual beli jabatan, maka KPK harus menuntaskannya,” kata Gus Fahrur melalui rilis yang diterima beritajatim.com, Sabtu (16/3/2019).

Gus Fahrur mengatakan, kalangan pesantren sebenarnya sudah sering menyuarakannya dan mengingatkan adanya jual beli jabatan ini. Namun, Kementerian Agama seolah acuh dan tidak pernah menggubris.

Karenanya dalam kasus ini, selain mendesak KPK mengusut tuntas, IGGI juga mendesak Presiden RI Jokowi segera memberhentikan dan mengganti Menteri Agama Lukman Hakim.

“Banyak kiai sejak lama menginginkan menteri agama diganti. Bahkan, saya pernah mendengar langsung beberapa kiai mengeluhkan kinerja menteri agama yang kurang peduli terhadap pesantren salaf,” ungkap pengasuh Pesantren An Nur 1, Bululawang, Malang ini.

Selain banyaknya dugaan penyelewengan, para kiai di Jawa Timur merasa tidak memiliki Menteri Agama. Hampir setiap undangan acara, Menteri Agama sangat jarang hadir. Padahal acara yang dimaksud Gus Fahrur adalah acara yang digelar pesantren-pesantren besar dengan jumlah santri lebih dari lima ribu orang.

Gus Fahrur yang juga pengurus NU Jawa Timur ini mengatakan, selain kiai, PWNU juga merasa berjarak dengan Menteri Agama. “Aspirasi kiai-kiai dan PWNU tentang jabatan Kakanwil tidak digubris, padahal sudah disampaikan secara lisan dan tulisan,” ujarnya.

Karenanya, para kiai menginginkan menteri agama yang berasal dari pesantren tradisional atau salafiyah, agar mengerti kebutuhan mayoritas pesantren khas Indonesia yang banyak berusia ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka.

“Jadi, Menteri Agama sebaiknya bukan pengurus partai, tapi dari unsur ormas Islam terbesar di Indonesia,” kata Gus Fahrur.

Sekadar diketahui, KPK pada Jumat (15/3/2019) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa orang di antaranya Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy), Kepala Kanwil Kemenag Jatim serta Kepala Kemenag Kabupaten Gresik.

Dalam perkara ini, KPK juga menyegel ruang Menteri dan Sekjen Kementerian Agama. [tok/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar