Politik Pemerintahan

Guru Tidak Tetap di Jember Tagih Janji Honor Rp 1,4 Juta

Jember (beritajatim.com) – Perwakilan guru tidak tetap (GTT) atau guru honorer menagih pemberian honor Rp 1,4 juta yang pernah dijanjikan Bupati Faida, saat bertemu dengan pimpinan DPRD dan Bambang Hariono, Kepala Dinas Pendidikan Jember, Jawa Timur, di gedung parlemen, Rabu (25/11/2020).

“Honor yang diberikan ibunda tercita (Bupati Faida, red) sekarang Rp 900 ribu, karena masa pengabdian belum sampai 10 tahun,” kata Hidayat, salah satu guru honorer sekolah dasar.

Gaji sebesar itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. “Alhamdulillah, saya diberi pinjaman oleh sekolah. Ketika turun dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang (setiap) tiga bulan, saya harus bayar utang ke sekolah. Lalu terus disuruh makan apa? Itu manusiawi atau tidak,” kata Hidayat kesal.

Luki Hermanto menambahkan, honor GTT di Jember berasal dari 15 persen dana BOS setiap sekolah. “Sementara, penerimaan dan pengeluaran dana BOS di setiap sekolah tidak sama. Ya jelaslah, akhirnya ada yang tetap menerima honor Rp 300 ribu dan ada yang lebih,” katanya.

Saat awal pandemi Covid-19, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim pernah mengatakan, 50 persen dari dana BOS boleh diperuntukkan untuk kesejahteraan GTT dan PTT. “Saya utarakan ke pengawas sekolah. Tapi apa yang terjadi? (Usulan saya) dirapatkan dengan kepala sekolah dan pengawas, dan saya didiskriminasi,” kata Luki..

Luki mengatakan GTT dan PTT tidak punya payung hukum kuat. Salah satu guru pernah terancam dipecat setelah sepekan tidak masuk karena sakit. “Padahal pengabdiannya 10 tahun lebih. Kalau dikeluarkan kepala sekolah, kami tidak bisa apa-apa,” kata Luki.

Itulah kenapa, menurut Luki, Asosiasi GTT-PTT Jember kompak memperjuangkan terbitnya SK (Surat Keputusan) yang ditandatangani bupati. Selama ini mereka hanya memperoleh surat penugasan (SP) yang dinilai kurang kuat sebagai payung hukum. Dengan SK, para guru honorer diakui sebagai guru dan bisa mengajukan sertifikasi pengajar.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengingatkan, legislator periode lalu sudah memperjuangkan alokasi anggaran untuk GTT dan PTT dalam APBD 2018. Saat itu, alotnya pembahasan soal anggaran GTT dan PTT membuat pengesahan APBD 2018 molor dan baru dilakukan pada Maret 2018.

Saat itu dengan dimediasi Pemerintah Provinsi dan DPRD Jatim, tercapailah kesepakatan antara pimpinan DPRD Jember dengan Bupati Faida soal penyelesaian Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi dasar pembahasan APBD 2018.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Miftahul Ulum mengatakan, kesepakatan peningkatan kesejahteraan GTT itu sudah tertulis di notulensi rapat. “Nominal maksimalnya Rp 1,4 juta per orang,” katanya, sebagaimana dilansir Beritajatim.com, Senin, 26 Februari 2018.

Bupati Faida saat itu mengatakan, insentif untuk GTT akan didasarkan pada data. “Problem kita bukan pada kurangnya anggaran, tapi tidak validnya data. Kita mau utamanya keadilan. Orang yang baru masuk dengan yang sudah 25 tahun jadi honorer tidak boleh sama. Kita sedang upayakan dengan gradasi honorer. Kalau kita hitung rata-rata 15 persen dana BOS plus 25 persen anggaran dari pendidikan gratis, kalau dibuat rata-rata dari data yang sudah diusulkan, kalau (GTT) SD bisa (memperoleh insentif) Rp 1,050 juta, kalau SMP Rp 1,2 juta,” katanya.

“Masih ada anggaran Rp 6 miliar yang dianggarkan untuk GTT dan PTT (Pegawai Tidak Tetap) di Dinas Pendidikan Jember. Jadi jumlahnya sudah sangat besar,” kata Faida, mengingatkan alokasi APBD Jember untuk pendidikan mencapai 31 persen.

Namun, ternyata dua tahun berlalu, GTT dan PTT kembali mempertanyakan realisasi kesepakatan itu. Hidayat meminta agar DPRD Jember kembali memperjuangkan alokasi anggaran untuk honor GTT dan pegawai tidak tetap (PTT) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) selanjutnya. Dengan demikian, honor GTT dan PTT tak hanya berasal dari dana BOS pusat. “Sehingga kami merasakan punya Dewan, punya bupati, dan punya Kepala Dinas Pendidikan,” katanya.

Bambang Hariono tak bisa banyak berkomentar banyak. “Saya tiga tahun meninggalkan Dinas Pendidikan (dan menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), dan terhitung tanggal 13 November kemarin, kami kembali. Masih hangat,” katanya.

“Saya baru seminggu. Baru kemarin konsolidasi. Belum seminggu, ibarat duduk, belum nyaman. Dituntut macam-macam ya saya belum bisa (menjawab). Ayo sedikit-sedikit kita urai. Saya punya pimpinan, punya atasan, apa yang jadi uneg-uneg akan saya sampaikan pimpinan. Tidak mungkin (saya mengatakan) ‘ya sudah, saya turuti’. Kan kuwalat saya, jadi jambu mente (jambu monyet),” kata Bambang.

Namun Bambang yakin komitmen DPRD Jember sama. “Tinggal ‘nggathukne’ (mencocokkan) antara (keinginan) di Dewan dengan yang di sana (bupati, red),” katanya. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar