Politik Pemerintahan

Gunakan Fungsi Kontrol Legislatif Tandatangani Hak Angket BUMD

Mahmudi, Anggota DPRD Bangkalan

Bangkalan (beritajatim.com) – Adanya dugaan penyimpangan hak dan kewenangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bangkalan, membuat 10 orang anggota DPRD setempat menandatangani hak angket.

Salah satu anggota fraksi Keadilan Hati Nurani, Mahmudi mengatakan. Pengalangan tanda tangan sepuluh anggota itu akan diserahkan ke pimpinan agar dapat dibahas dalam rapat paripurna. “Nanti dari paripurna itu yang akan menentukan,” jelasnya, Jumat (23/4/2021).

Ia pun optimis hak angket itu akan disetujui. Sebab, tugas legislatif mempunyai fungsi kontrol terhadap BUMD. “Kita kan punya fungsi kontrol, jadi saya yakin teman-teman akan setuju dengan hak angket ini dan tidak akan membiarkan adanya penyimpangan di BUMD,” ungkapnya.

Diketahui, sebelumnya Kejaksaan Negeri Bangkalan telah melakukan pemanggilan pada beberapa pejabat BUMD Bangkalan. Hingga kini proses tersebut terus berlangsung. “Untuk prosesnya masih terus berlanjut hingga saat ini,” ungkap Kajari Bangkalan, Chandra Saptaji.

Meski begitu, ia belum mengetahui apakah Bupati sebagai pembina BUMD akan turut dipanggil atau tidak. Sebab hingga kini ia masih menunggu adanya laporan dari penyidik.[sar/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar