Politik Pemerintahan

Gugatan Malang Jejeg Dikabulkan, Peluang Daftar Pilbup Malang 2020 Terbuka Lebar

Malang (beritajatim.com) – Perjuangan tim Bakal Pasangan Calon dari Jalur Perseorangan , Heri Cahyono-Gunadi Handoko (Malang Jejeg-red) untuk Pilkada Kabupaten Malang, berbuah manis.

Hal itu setelah dalam Sidang Musyawarah Terbuka Sengketa Penghitungan Verifikasi Dukungan Bagi Calon Perseorangan, Selasa (8/9/2020) sore ini, Bawaslu memutuskan KPU Kabupaten Malang, harus memberi waktu tiga hari untuk menghitung ulang verifikasi faktual perihal dukungan bagi calon perseorangan.

Dengan putusan Bawaslu sore ini, KPU Kabupaten Malang wajib memverifikasi ulang berkas dukungan dari paslon perseorangan. “Selambat-lambatnya 7 hari setelah ini dibacakan, verifikasi faktual ulang harus dilakukan KPU untuk paslon perseorangan,” tegas Abdul Alam Amrullah, Kordiv Sengketa Pemilu Bawaslu Kabupaten Malang sekaligus Pemimpin Sidang Terbuka, Selasa (8/9/2020) sore ini.

Menanggapi keputusan sidang hari ini, Bakal Calon Bupati Malang dari jalur perseorangan, Heri Cahyono mengaku bersyukur. “Dengan putusan Bawaslu hari ini, peluang kami mendaftar ke KPU untuk Pilbup Malang masih terbuka,” tegas Sam HC, sapaan akrab Heri Cahyono.

Sam HC mengatakan, setelah ini tim Malang Jejeg akan melanjutkan uji materi ke Mahkamah Agung tentang keputusan KPU RI nomer 82 tahun 2020 yang di pakai KPU se Indonesia untuk melakukan survey verifikasi lanjutan bagi calon independent/perseorangan, bahwa sesuai keputusan Bawaslu hari ini dan para ahli jika Keputusan KPU itu salah.

“Kami akan lanjutkan ke MA. Entah hasilnya berpengaruh pada kami atau tidak yang jelas ini sebagai bentuk kami Malang Jejeg untuk Indonesia. Bahwa kita menuntut sesuai pada posisibya, bukan mau menang sendiri,” papar Sam HC.

“Terimakasih pada seluruh teman-teman pejuang di Malang Jejeg yang luar biasa. Kawan-kawan media juga yang selalu menemani kami,” tambah Sam HC.

Ditempat yang sama, Ketua Tim Hukum Malang Jejeg Susianto SH.Mhum menambahkan, terkait putusan Bawaslu hari ini, merupakan tonggak baru sejarah hukum di Indonesia. “Kami mengapresiasi keberanian Bawaslu dalam sidang putusan hari ini. Bahwa keputusan yang diambil KPU Kabupaten Malang terkait verifikasi faktual kemarin adalah salah,” terang Susianto.

Ia melanjutkan, intinya dalam permasalahan ini kami mencatat, Pertama, bahwa Bawaslu tidak mempunyai kewenangan, ternyata Bawaslu memiliki kewenangan. Kefua, KPU menanganggap BA7 KWK tidak obyek sengketa. “Tapi kami bisa membuktikan bahwa itu obyek sengketa, dikuatkan dengan saksi ahli juga,” pungkas Susianto. (yog/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar