Politik Pemerintahan

Gugatan Camat Tanggul Jember Justru Jadi Jalan Baru Bagi Bawaslu

Nur Elya Anggraini, salah satu komisioner Bawaslu Jatim

Jember (beritajatim.com) – Gugatan Camat Tanggul Muhammad Ghozali terhadap Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, dan Komisi Aparatur Sipil Negara dianggap menguntungkan lembaga pengawasan tersebut.

“(Cara menghadapi) gugatan itu akan kami persiapkan secara matang. Ini tentu nanti akan menjadi media bagi kami untuk membuka sekian pemahaman kepada masyarakat luas, bahwa kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Bawaslu sangat besar,” kata Nur Elya Anggraini, salah satu komisioner Bawaslu Jatim, Sabtu (20/6/2020).

“Mungkin ada beberapa pihak yang belum tahu soal kewenangan Bawaslu, sehingga ini nanti kalau bergulir, ini akan jadi jalan baru bagi Bawaslu untuk sekaligus menyosialisasikan apa dan siapa Bawaslu itu,” tambah Nur Elya.

Ketua Bawaslu Jember Thobrony Pusaka juga melihat, masih banyak orang yang kurang memahami aturan-aturan pemilu dan pemilihan kepala daerah. “Hikmah yang bisa diambil di sini adalah kami akan lebih mengedepankan sosialisasi peraturan-peraturan pilkada maupun pemilu,” katanya.

Camat Tanggul Muhammad Ghozali menggugat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta menuntut ganti rugi Rp 533 juta. Gugatan perdata didaftarkan oleh kuasa hukum Mohammad Husni Thamrin ke Pengadilan Negeri Jember dan mendapat nomor register 52/Pdt.G/2020/PNJmr. Bawaslu Jember menjadi tergugat satu dan KASN tergugat dua.

Bawaslu dan KASN dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, menyusul terbitnya surat rekomendasi sanksi terhadap Ghozali. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan agar Ghozali dijatuhi sanksi disiplin sedang, karena terbukti melanggar netralitas aparatur sipil negara dengan mengampanyekan Bupati Faida yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala daerah.

Ketua Bawaslu Jember Thobrony Pusaka

Semua berawal dari beredarnya sebuah klip berdurasi 21 detik di media sosial yang mempertontonkan Muhammad Ghozali sedang mengajari seorang perempuan tua difabel agar mengucapkan ‘salam dua periode’ dan dukungan untuk bupati. Video tersebut dibuat, saat Ghozali menyalurkan bantuan kursi roda dari Dinas Sosial Jember kepada perempuan tua difabel warga Desa Kramat Sukoharjo pada 13 Februari 2020.

Thamrin mempertanyakan tuduhan ketidaknetralan terhadap Ghozali. “Istilah tidak netral adalah istilah yang ada dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, baik pemilihan presiden, DPR, DPR RI, kepala daerah. Satu poin pun tidak disebutkan alasan melanggar Undang-Undang Pemilu. Jadi menurut saya ini sudah di luar kewenangannya. Menurut saya ini adalah karena tekanan politik saja, yang dilakukan oleh Bawaslu,” katanya. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar