Politik Pemerintahan

Gugat ke PTUN dan MK, Tim Malang Jejeg Sebut KPU Lakukan Maladministrasi

Malang (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang menyatakan, paslon perseorangan berjargon Malang Jejeg, tidak bisa mendaftar atau gagal lolos mengikuti Pilkada Kabupaten Malang, Desember 2020 mendatang.

Alasannya, syarat dukungan setelah hasil rapat pleno verifikasi faktual, paslon Perseorangan Heri Cahyono-Gunadi Handoko, hanya memperoleh 115.288 dukungan yang memenuhi syarat. Jumlah itu jauh dari minimal syarat dukungan yakni sebanyak 129 ribu sekian.

Menanggapi hal ini, Tim Pemenangan Bapaslon Perseorangan Malang Jejeg, Sutopo Dewangga menuding KPU sudah melakukan Maladministrasi. Maladministrasi adalah, bentuk kesalahan penyimpangan pada proses penyelenggaraan pelayanan publik.

“Dari hasil sanding data yang kita lakukan dalam rapat pleno malam ini, dukungan yang dianggap tidak memenuhi syarat (TMS), ternyata tidak sebesar itu. Hal ini membuktikan, KPU sudah melakukan maladministrasi,” tegas Sutopo, Sabtu (22/8/2020) dini hari di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Malang.

Maladministrasi yang dilakukan KPU, beber Sutopo, karena terdapat 49 persen pendukungan Malang Jejeg yang belum dilakukan verifikasi faktual. Namun, sudah dianggap KPU tidak memenuhi syarat.

“49 persen itu equelnya sebanyak 45.338 pendukung kami yang belum diverifikasi KPU, tapi sudah dianggap tidak memenuhi syarat. Ini aneh, belum diverifikasi kok dianggap tidak memenuhi syarat dukungan,” ungkap Sutopo.

Alasan KPU tidak memenuhi syarat, sambung Sutopo, karena 49 persen pendukungnya tidak bisa ditemui dan tidak dihadirkan. “Poin intinya disana, ada 45 ribu lebih pendukung kami yang belum diverifikasi tapi sudah dianggap KPU tidak memenuhi syarat. Saya akan gugat KPU. Mekanismenya, sesuai rekomendasi dari Bawaslu seperti apa nanti,” bebernya.

Sutopo menjelaskan, gugatan nantinya bisa melalui PTUN hingga Mahkamah Konstitusi (MK). “Bisa kita gugat ke PTUN dan MK. Karena  bicara soal sengketa hasil. Kita mengakui ada 49 persen pendukung kami yang di verifikasi KPU. Artinya apa, KPU gagal menjaga hak konstitusi dari para pendukung Malang Jejeg,” paparnya.

Sutopo menambahkan, pihaknya tidak ada urusan apakah masyarakat mendukung atau tidak memberi dukungan. “Urusan saya adalah, pastikan para pendukung Malang Jejeg ini sudah diverifikasi belum. Dan itu jadi tanggung jawab kita bersama. Gak bisa kalau kemudian ini jadi tanggung jawab Bapaslon saja. Karena mandatorinya adalah, KPU melakukan verifikasi, Bawaslu yang mengawasi, kami di Tim Malang Jejeg yang bertugas mengumpulkan,” urainya.

Masih kata Sutopo, ada sistematis upaya menjegal Malang Jejeg. Dimana pada tanggal 9 Agustus 2020, PPS rata-rata meminta bertemu tim LO Malang Jejeg pada malam hari. Kemudian ada surat rekomendasi yang muncul dari Bawaslu supaya verifikasi dihentikan. Dalih Bawaslu, ada data hasil dari verifikasi yang harus cermati.

“Mana mungkin kita bisa hadirkan pendukung malam-malam ditengah Covid-19 seperti ini. Sehingga pada tanggal 10 Agustus 2020 terjadi delay. Kami melihat ada upaya sistemis untuk menjegal Malang Jejeg. Kami akan gugat KPU. Termasuk Bawaslu hari ini sudah kita laporkan ke DKPP,” Sutopo mengakhiri. (yog/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar