Politik Pemerintahan

Gubernur Perintahkan Percepatan, Bupati Bakal Ikut Bahas APBD Jember

Bupati Hendy Siswanto dan Gubernur Khofifah Indar Parawansa [foto: jemberkab.go.id]

Jember (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memerintahkan percepatan pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021.

Perintah ini tertuang dalam Keputusan Nomor 188/149/KPTS/013/2021 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2021.

“Pembahasan ini tetap memperhatikan tahapan-tahapan penyusunan sebagaimana sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Kamis (25/3/2021) petang.

Bupatu Hendy Siswanto menyatakan siap hadir sendiri dalam rapat pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Insya Allah ya Mas. Sederhana, saya ingin hubungan eksekutif dan legislatif lebih harmonis dan APBD cepat terselesaikan,” katanya.

Dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan RAPBD 2021, gubernur memerintahkan agar dua regulasi dipedomani.

“Dua regulasi itu adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagai kode referensi yang sepenuhnya terimplementasi dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah),” kata Halim.

Penkab Jember diperintahkan agar memutakhirkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

“Selain pemkab diperintahkan memedomani Surat Kemendagri Nomor 906/923/keuda tertanggal 5 Februari 2021 perihal hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, terkait penggunaan beberapa dana,” kata Halim.

Beberapa dana itu adalah DBH-CHT, DAK fisik, DAK nonfisik untuk kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB, dan FPM serta DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, dan Surat Kemendagri Nomor 906/1351/keuda. DAK fisik menyangkut bidang pendidikan, sanitasi, dan lingkungan hidup. Sementara DAK nonfisik diperuntukkan jenis dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar