Politik Pemerintahan

Gubernur: Pemberhentian Sekda Jember Cacat Prosedur

Jember (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, pemberhentian sekretaris daerah dan pergantiannya dengan pelaksana tugas serta pergantian pelaksana tugas di sejumlah organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Jember tidak sah dan cacat prosedur.

Hal ini terungkap dari surat yang ditandatangani Khofifah pada 15 Januari 2021 bernomor 131/719/011.2/2021 mengenai Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Surat yang ditujukan kepada Bupati Faida ini menjawab dua surat tertanggal 30 Desember 2020. Pertama, surat dari Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengenai kondisi pemerintahan di Kabupaten Jember, dan surat Sekretaris Daerah Mirfano mengenai laporan adanya keputusan pembebasan sementara dari jabatan dan penunjukan pelaksana tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Keduanya melaporkan dua hal. Pertama, Bupati Faida telah menetapkan keputusan tentang pembebasan sementara dari jabatan sekretaris daerah, beberapa pejabat eselon II, III, IV, dan kemudian menunjuk pelaksana tugas atau menunjuk pelaksana tugas pada jabatan yang memiliki pejabat definitif (tidak kosong).

Kedua, Bupati Faida telah menunjuk pelaksana tugas dari eselon IV ke eselon II, dari pejabat fungsional, menunjuk seorang pejabat eselon III menjadi pelaksana tugas dua organisasi perangkat daerah, serta penunjukan pelaksana tugas dengan melanggar sistem merit.

Menjawab surat itu, ada empat hal yang dikemukakan Gubernur Khofifah.
1. Mengingat Bupati Faida adalah salah satu pasangan calon pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan akan mengakhiri masa jabatan pada 17 Februari 2021, maka dia tidak mempunyai kewenangan melakukan pergantian pejabat karena tidak ada izin dari Menteri Dalam Negeri.

2. Dengan memperhatikan pemberhentian sementara sekretaris daerah dan penunjukan pelaksana tugas tidak melalui persetujuan gubernur Jawa Timur, maka keputusan Bupati Faida tentang pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas sekretaris daerah adalah cacat prosedur.

3. Mengingat Bupati Faida tidak mempunyai kewenangan dan adanya cacat prosedur dalam penetapan keputusan bupati Jember tentang pembebasan sementara dari jabatan sekretaris daerah, beberapa pejabat eselon II, III, IV, dan kemudian menunjuk pelaksana tugas, maka keputusan yang dimaksud tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Mengingat keputusan Bupati Faida tentang pembebasan sementara dari jabatan sekretaris daerah, beberapa pejabat eselon II, III, IV, dan kemudian menunjuk pelaksana tugas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka apabila terdapat kebijakan yang dilakukan para pelaksana tugas, maka kebijakan tersebut cacat hukum dan dapat menimbulkan permasalahan hukum.

Gubernur Khofifah di pengujung suratnya meminta Bupati Faida agar segera menghentikan atau tidak melaksanakan kebijakan yang dibuat tersebut. Kebijakan yang dibuat, menurut Khofifah, agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, dengan surat gubernur ini, maka yang dilakukan Bupati Faida tidak sah, karena cacat wewenang dan cacat prosedur. “Berdasarkan surat tersebut, maka DPRD hanya mengakui pejabat-pejabat (yang diangkat) sebelum Desember 2020. Ini artinya DPRD Jember hanya akan bermitra dengan pejabat yang sah menurut gubernur, yaitu pejabat-pejabat sebelum bulan Desember 2020,” katanya bersemangat.

Belum ada pernyataan resmi dari Bupati Faida mengenai surat gubernur ini. Selasa (12/1/2021), ia menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan permintaan keterangan dalam bentuk berita acara pemeriksaan oleh tim gabungan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. [wir/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar