Politik Pemerintahan

Gubernur Luncurkan Tim Penegak Disiplin Protkes Covid-19 Desa di Madiun

Pemakaian syal merah putih kepada tim penegak Protkes Covid-19 oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. (Foto/Humas dan Protokok Pemprov Jatim)

Madiun (beritajatim.com) – Guna menekan angka penderita Covid-19 di wilayah Jawa Timur, Pemrov Jatim serius dalam mengajak masyarakat untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan (protkes). Edukasi dan sosialisasi dalam mengenakan masker sudah dimulai sejak bulan Maret 2020. Sosialisasi dan edukasi selama enam bulan dinilai cukup untuk menginformasikan pentingnya penggunaan masker di tengah pandemi Covid-19.

Untuk memastikan ketegasan dan konsistensi pemakaian masker yang baik dan benar di masyarakat, maka Pemprov Jatim telah diluncurkan Tim Pemburu (Hunter) Pelanggar Protkes Covid-19. Selain itu juga diluncurkan tim penegak protokol kesehatan di desa di Kabupaten Madiun.

Bahkan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa beserta Kapolda Jatim Irjen Pol M. Fadil Imran, Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah, dan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono mengawal penegakan protkes Covid-19 dengan di meninjau langsung operasi yustisi Kabupaten Madiun. Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah di Madiun juga meresmikan tim penegak disiplin protokol kesehatan di desa dengan ditandai pemakaian syal merah putih.

“Operasi yustisi dilakukan sebagai bagian dari law enforcement dari berbagai regulasi yang diterbitkan baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Tujuannya tidak lain adalah mengajak masyarakat saling melindungi satu sama lain dan gotong royong melawan Covid-19 melalui kepatuhan kepada protokol kesehatan,” kata Gubernur Khofifah, Jumat (18/9/2020).

Gubernur Khofifah menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi segala regulasi yang dibuat pemerintah. Kebijakan tersebut sudah dikaji, dipertimbangkan secara matang dan dipastikan bermanfaat baik dari segi kesehatan dan keamanan bagi masyarakat ditengah pandemi Covid 19. Dengan penegakkan peraturan ini, diharapkan kepatuhan masyarakat akan semakin meningkat. Masyarakat diminta agar menggunakan masker kemana saja dan mematuhi protokol kesehatan sebagai bentuk menekan penyebaran Covid 19.

“Jadi, masker ini menjadi salah satu solusi yang win-win bagi mereka yang masih harus bekerja dan beraktivitas di luar rumah, namun kesehatannya tetap terlindungi. Masker menjadi kunci untuk tetap produktif dan aman di era pandemi,” tegas Khofifah.

Jumlah besaran denda yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 53 tahun 2020 terkait protokol kesehatan untuk perorangan sebesar Rp 250 ribu. Sedangkan untuk usaha mikro sebesar Rp 1 juta, usaha kecil sebesar Rp 2 juta, usaha menengah sebesar Rp 10 juta dan usaha besar sebanyak Rp 50 juta.

“Pada dasarnya kami tidak menghendaki atas adanya hukuman. Tapi, situasi penyebaran Covid-19 ini sangat berhubungan dengan kedisiplinan. Harapannya, denda menjadi pengingat bahwa dengan menggunakan masker yang kini harganya hanya kisaran Rp 10 ribu, jauh lebih murah dibandingkan besaran denda,” urai orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.

Ditambahkan, berdasarkan laporan yang ada hasil operasi yustisi yang sudah dilakukan periode 14 sampai 17 September 2020, telah dilakukan di 1.329 titik dengan 16.917 teguran dilakukan teguran baik lisan maupun tertulis baik perseorangan maupun korporasi . Sementara untuk denda berupa kerja di fasilitas umum sebanyak 5390 kali, dan denda administratif sebanyak 2382 kali dengan nilai denda 133.141.000. Serta, penutupan sementara tempat usaha sebanyak 13 tempat ,dan penyitaan KTP/passport sebanyak 825 buah. “Oleh sebab itu, operasi yustisi akan menjadi penguat penegakan protkes yang lebih tegas dan masif. Yang berada di garda depan sesungguhnya adalah masyarakat,” pungkasnya. (end/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar