Politik Pemerintahan

Gubernur Jatim Sarankan Pemberhentian Bupati Faida ke Mendagri

Bupati Faida [Foto/Humas Jember]

Jember (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melayangkan saran pemberhentian Bupati Jember Faida kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam surat tertanggal 7 Juli 2020.

Hal ini dikemukakan Inspektur Inspektur Pemerintah Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putera, di sela-sela acara kunjungan Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Kantor Bank Indonesia Jember, Minggu (15/11/2020).

Surat sudah masuk ke meja Mendagri. “Dan itu kewenangan Mendagri. Belum ada jawaban apapun dari Mendagri. Ibu (Khofifah) sudah memberikan bola ke Mendagri. Rekom Mendagri semua sudah ditindaklanjuti oleh Ibu,” kata Helmy.

Khofifah sudah menjatuhkan sanksi pemberhentian hak keuangan Bupati Faida selama enam bulan, sesuai surat bernomor 700/1713/060/2020 tentang Penjatuhan Sanksi Administratif kepada Bupati Jember, tertanggal 2 September 2020. Bupati Faida dilarang menerima hak-hak keuangan, meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya, honorarium, biaya penunjang operasional, dan hak-hak keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi tersebut muncul setelah Gubernur Khofifah menimbang hasil pemeriksaan Inspektorat Jawa Timur terhadap penetapan penyusunan Rancangan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang mengalami keterlambatan. Hasil pemeriksaan Inspektorat menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan adalah Bupati Faida.

Sementara untuk pemberhentian, gubernur hanya bisa memberikan saran dalam Surat Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Surat Mendagri Nomor 700/12429/SJ dan Permasalahan Penyusunan APBD Tahun 2020 Kabupaten Jember.

Dalam surat itu disebutkan, adanya beberapa permasalahan di Jember. Pertama, hingga 7 Juli 2020, surat rekomendasi Mendagri tertanggal 11 November 2019 menyangkut pencabutan belasan surat mutasi dan puluhan peraturan bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) belum juga dijalankan.

Kedua, penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Bupati Faida yang sering terlambat. APBD 2017 ditetapkan pada 30 Januari 2017, APBD 2018 ditetapkan pada 19 April 2018, APBD 2019 ditetapkan pada 3 Desember 2018, APBD 2020 belum ditetapkan hingga 25 Juni 2020.

Menurut evaluasi Pemprov Jatim, keterlambatan tersebut disebabkan hubungan kemitraan antara Bupati Faida dengan DPRD Jember yang tidak harmonis. Bupati juga cenderung mengabaikan hak-hak DPRD Jember. Penetapan APBD lebih disebabkan intervensi dari berbagai pihak dan pejabat berwenang.

Ketiga, belum ditetapkannya Peraturan Daerah APBD Jember 2020. APBD Jember pun akhirnya dilaksanakan dengan payung hukum Peraturan Bupati Nomor 3 tertanggal 3 Januari 2020 untuk memenuhi belanja yang bersifat wajib dan mengikat.

Namun dalam pelaksanaannya, Pemprov Jatim menilai banyak terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang membatasi prioritas APBD untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat, dan pembatasan pengeluaran setiap bulan sebesar seperdua belas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.

Terbukti berdasarkan SP2D terdapat pembayaran untuk belanja yang tidak bersifat mengikat dan tidak bersifat wajib. Tanggal 15 Mei 2020, terdapat pembayaran belanja bantuan sosial beasiswa untuk uang kuliah terpadu semester I bagi mahasiswa D3, D4, S1 gelombang 1 sampai 6, yang diperuntukkan 1.153 mahasiswa Universitas Jember sebesar Rp 2,857 miliar.

Tanggal 18 Mei 2020, anggaran sebesar Rp 3,057 miliar dibayarkan untuk belanja bantuan sosial beasiswa biaya hidup 2.038 mahasiswa D3, D4, S1 pada Akademi Analis Kesehatan Malang dan lainnya. Tanggal 29 Mei 2020, terdapat pembayaran sebesar Rp 201,981 juta untuk pengadaan personal komputer pada Dinas Pendidikan Jember. Tanggal 29 Mei juga, ada pembayaran atas pengadaan peralatan studio visual pada Dinas Pendidikan Jember sebesar Rp 116,850 juta.

Persoalan lainnya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember yang mendapat opini disclaimer, karena Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat menelusuri lebih lanjut laporan keuangan di antaranya validitas, kelengkapan, dan keabsahan bukti pertanggungjawaban/

Terakhir, permasalahan hubungan antara Bupati Faida dengan DPRD Jember yang tidak harmonis. Ini dibuktikan dengan ketidakhadiran Bupati Faida pada rapat hak interpelasi 27 Desember 2019, rapat hak angket pada 12, 16, dan 18 Maret 2020, sidang paripurna dalam jaringan 9 April 2020 yang membahas lima rancangan peraturan daerah, dan DPRD Jember tidak dilibatkan dalam pembahasan refocussing dan realokasi anggaran penanganan dampak Covuid-19.

Wartawan sudah menghubungi Bupati Faida untuk meminta konfirmasi terkait surat itu, pada pukul 15.13 WIB. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada jawaban.

Namun, sebelumnya, dalam pertemuan dengan Kemendagri pada 7 Juli 2020, Faida menjelaskan bahwa tidak ada persoalan maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jember terkait dengan APBD 2020. “Sampai saat ini saya melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan publik berdasarkan APBD yang telah disusun, berdasarkan pasal 313 ayat 1 UU Pemda melalui peraturan Bupati nomor 3 tahun 2020, dengan demikian secara prosedural dan subtansi tidak ada maladministrasi,” ujarnya.

Faida menegaskan bahwa dirinya telah menindaklanjuti rekomendasi dari Kemendagri, salah satunya yaitu telah mencabut 30 Peraturan Bupati tentang KSOTK pada tanggal 3 Januari 2019 dan memberlakukan kembali Perbup KSOTK pada tanggal 31 Desember 2020.

“Saya telah mencabut 30 Peraturan Bupati tentang KSOTK pada tanggal 3 Januari 2019 dan memberlakukan kembali Perbup KSOTK pada tanggal 31 Desember 2020 setelah gubernur melakukan evaluasi Peraturan Bupati KSOTK tersebut. Dengan demikian Perbup tentang KSOTK perangkat daerah di lingkungan Pemkab Jember telah sesuai dengan struktur dan nomenklatur,” terangnya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar