Politik Pemerintahan

Permudah Pelaku Usaha di Madura

Gubernur Jatim Berencana Bangun Kantor BPOM di Pamekasan

Pamekasan (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berencana membangun Kantor Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di kabupaten Pamekasan, demi mempermudah pelaku usaha di Madura.

Hal itu disampaikan di sela kunjungannya ke Badan Perwakilan Wilayah (Baperwil) IV Madura, Jl Slamet Reyadi, Pamekasan, dalam rangka rapat koordinasi bersama empat bupati di Madura, Selasa (19/2/2019) kemarin.

Keberadaan BPOM tersebut nantinya diharapkan bisa memudahkan para pelaku usaha di Pulau Garam, khususnya dalam mengurus berbagai persyaratan administrasi perizinan sertifikasi sehat. “BPOM nanti kita rencanakan ada disini (Pamekasan),” kata Khofifah Indar Parawansa.

Gagasan memilih daerah berslogan Bumi Gerbang Salam sebagai lokasi BPOM dinilai sangat strategis, apalagi para pelaku usaha nantinya tidak harus datang ke Kantor BPOM di Surabaya. Sehingga bisa lebih cepat sekaligus meminimalisir pembiayaan.

“Jadi kedepan tidak perlu lagi ngurus administrasi ke (BPOM) Surabaya, nanti yang di Sumenep, Sampang atau bahkan Bangkalan, bisa kesini urusnya. Apalagi Baperwil-nya juga ada disini,” jelas gubernur perempuan pertama di Jawa Timur.

Untuk diketahui, BPOM merupakan sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat, dan European Medicines Agency di Uni Eropa.

Selain itu, BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Lembaga ini mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017, BPOM menyelenggarakan sejumlah fungsi.

Di antaranya penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan hingga kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar. [pin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar