Politik Pemerintahan

Gubernur Berlakukan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/650/KPTS/013/2019 per tanggal 16 Desember 2019. Surat ini tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi.

Yang dimaksud bencana hidrometeorologi adalah banjir, angin puting beliung, cuaca ekstrem dan tanah longsor.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, Suban Wahyudiono mengungkapkan, status itu berlaku sejak tanggal 16 Desember 2019 hingga 150 hari ke depan dan berlaku di seluruh daerah di Jawa Timur.

“Karena itu seluruh Kepala BPBD dan para kepala daerah diharapkan bersiaga dalam penanganan bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi dalam beberapa bulan ke depan,” tuturnya kepada wartawan di kantornya, Jumat (20/12/2019).

Suban melanjutkan, apabila di kemudian hari terjadi bencana hidrometeorologi, maka status itu akan ditingkatkan menjadi surat keputusan tanggap darurat bencana.

Ia menambahkan, pada tanggal 22 November lalu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pun telah mengeluarkan surat imbauan kepada para kepala daerah untuk menyiapkan segala potensi untuk antisipasi bencana hidrometeorologi.

Di tingkat provinsi, Gubernur juga mengimbau para kepala OPD di lingkungan pemprov yang mempunyai fungsi penanggulangan bencana harus bekerjasama dengan pihak TNI-Polri untuk antisipasi bencana alam.

“Dengan adanya antisipasi ini, maka diharapkan Jawa Timur dalam kondisi siap menghadapi bencana hidrometeorologi. Selain itu, kami juga mengharapkan doa dari para ulama dan santri agar Jawa Timur aman dari bencana alam,” tandasnya.

Suban menjelaskan dari pemetaan BPBD ada 22 wilayah di Jatim yang rawan bencana hidrometeorologi jelang puncak musim hujan pada bulan Desember 2019 hingga Januari 2020.

Dari 22 kabupaten/kota di Jatim yang biasanya terjadi bencana pada musim hujan, seperti bencana banjir dan longsor, Suban membeberkan dari 22 daerah itu, daerah rawan banjir umumnya didominasi oleh luapan sungai di sekitarnya. Seperti, sungai Bengawan Solo yang luapannya bisa membanjiri wilayah Bojonegoro, Magetan, Madiun, Lamongan, Gresik, Ngawi dan Tuban.

Kemudian, potensi banjir akibat luapan sungai Brantas yakni Malang Raya, Kediri, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Probolinggo, Surabaya, Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi dan Jember. Sedangkan, di Pasuruan, banjir berpotensi diakibatkan oleh meluapnya sungai Welang.

“Di Madura dampak luapan Sungai Kemuning yakni Sampang. Daerah ini setiap tahunnya jadi langganan banjir dan banjir bandang,” kata Suban.

Selain banjir, bencana hidrometeorologi yang lain adalah longsor. Potensi bencana ini mengancam wilayah Jombang, Ponorogo, Kediri, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu dan Pacitan. Di daerah tersebut terdapat pegunungan dan bukit-bukit yang kerap longsor saat musim hujan.

Suban mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPBD, Pemerintah Daerah (Pemda), dan pihak-pihak terkait seperti Basarnas, Tagana, Tim SAR, PMI, dan TNI-Polri untuk mengantisipasi potensi bencana. Kemudian, membentuk lembaga-lembaga penanggulangan bencana, baik dari pemerintah maupun swasta.

“Kami berharap peran aktif masyarakat bersinergi dengan pemerintah daerah maupun provinsi dalam penanganan bencana alam. Di samping itu, juga sudah kami siapkan jalur evakuasi, lokasi evakuasi dan titik-titik penampungan,” pungkasnya. (tok/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar