Politik Pemerintahan

Gubernur Belum Sahkan Perbup Perubahan APBD Jember Terkait Covid-19

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, merealokasi anggaran pendapatan belanja daerah untuk kepentingan penanganan Covid-19 dengan peraturan kepala daerah atau peraturan bupati. Namun hingga saat ini, belum ada persetujuan dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano mengatakan, total APBD awal Jember adalah Rp 4,5 triliun. “Kemudian setelah dilakukan penyesuaian, berdasarkan petunjuk pemerintah pusat, berkurang menjadi Rp 4,1 triliun,” katanya, dalam rapat dengar pendapat mengenai penanganan Covid-19, di gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Selasa (19/5/2020) malam.

Mirfano menambahkan, Dana Alokasi Umum berkurang dari Rp 1,8 triliun menjadi Rp 1,6 triliun. “Tapi ini bukan karena hukuman, tapi karena berdasarkan petunjuk dari pemerintah pusat. Mungkin bisa dibahas di Tim Anggaran, tapi secara umum anggaran tersebut sudah tersedia,” katanya.

Situs resmi pemerintah daerah jemberkab.go.id menyebutkan pada 18 Mei 2020, ‘total angaran refocusing yang lahir dari semangat gotong royong semua organisasi perangkat daerah (OPD) itu sebesar Rp 479,4 miliar. Anggaran ini digunakan untuk menangani Covid-19 serta dampak yang ditimbulkannya’.

Masih di situs yang sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember Penny Artha Medyamemaparkan, hasil refocusing belanja tersebut digunakan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. “Anggaran itu digunakan untuk penanganan kesehatan Rp 310 miliar, penanganan dampak ekonomi Rp 81,9 miliar, dan penyediaan jaringan pengaman masyarakat Rp 87,1 miliar,” katanya.

Sementar itu, Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur Lilik Pudjiastuti menyatakan, belum ada pengesahan dari gubernur terhadap peraturan bupati mengenai Perubahan APBD Jember 2020. Satu-satunya peraturan kepala daerah tentang APBD Jember yang telah dievaluasi dan disahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020.

“Perbup Nomor 3 Tahun 2020 sudah dievaluasi, surat persetujuannya sudah ada. Sekarang (Peraturan Bupati) Perubahan APBD terkait Covid-19 sudah mengajukan lagi kepada kami, dan sudah naik ke gubernur, tapi (tanda tangan persetujuan) belum turun,” kata Lilik Pudjiastuti, via ponsel, Rabu (20/5/2020). [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar