Politik Pemerintahan

Gresik Kembali Dinobatkan Sebagai Kabupaten Layak Anak di Tahun 2019

Gresik (beritajatim.com) – Upaya yang dilakukan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, bersama Wabup M.Qosim dalam melaksanakan kebijakan serta pemenuhan hak atas anak berbuah hasil. Atas dasar itu, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A), kembali menobatkan Kabupaten Gresik sebagai layak anak (KLA) di tahun 2019 dengan predikat kategori madya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise terkesan apa yang dilakukan oleh Bupati dan Wabup Gresik dalam melaksanakan kebijakan pemenuhan hak atas anak.

Apresiasi sebagai kabupaten layak anak juga disaksikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik Andhy Hendro Wijaya, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPP) dr. Adi Yumanto. Mereka mengaku bersyukur atas raihan dinobatkannya kembali Kabupaten Gresik sebagai Kabupaten yang layak anak.

“Semua hasil itu berkat atas usaha semua lintas sektoral yang ikut berperan atas diraihnya penghargaan ini. Tanpa dukungan semua pihak, penghargaan KLA ini belum tentu bisa diraih,” tutur Sambari, Rabu (24/07/2019).

Sambari menjelaskan apresiasi ini bukan semata-mata kerja keras Pemkab Gresik saja. Namun, semua pihak terutama masyarakat Gresik yang turut berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah. Terlebih terhadap program pemenuhan hak atas anak.

Untuk itu, lanjut Bupati Sambari, pihaknya mempunyai komitmen kuat untuk mengoptimalkan berbagai program terkait pemenuhan hak atas anak yang mengedepankan prinsip ramah anak. “Salah satu upaya yang digagas oleh Pemkab Gresik adalah komitmen dalam menekan pernikahan usia dini,” ungkapnya.

Pemkab Gresik melalui kader KB terus melakukan penyuluhan untuk terhadap pencegahan pernikahan usia dini atau dbawah umur. Tujuannya adalah untuk menekan angka pernikahan pada anak usia dini.

“Himbauan juga telah dilakukan Pemkab Gresik adalah dengan membuat surat edaran terkait himbauan untuk tidak melakukan pernikahan di usia dini, atau usia dibawah 20 tahun. Alhamdulillah surat edaran ini memiliki efek yang positif bagi remaja di Kabupaten Gresik,” imbuh Sambari.

Sementara itu, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPP) dr. Adi Yumanto menuturkan, sebelumnya apresiasi serupa juga pernah diraih Pemkab resik pada tahun 2017 di Pekanbaru dan tahun 2018 di Surabaya, dan 2019 di Makasar.

“Ini adalah kali ketiga Pemerintah Kabupaten Gresik menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak. Di tahun 2017 dan 2018 Pemkab Gresik menerima penghargaan kategori Pratama. Tahun ini meningkat menjadi kategori Madya,” urainya. [dny/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar