Politik Pemerintahan

Grafik Positif Corona Naik Tajam, Surabaya Layak PSBB?

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengaku hingga Kamis (16/4/2020) malam ini baru menerima pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Pemerintah Kota Malang.

Sedangkan, daerah lainnya belum ada yang mengajukan PSBB, termasuk wilayah Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan).

“Yang kami terima (pengajuan PSBB) adalah Kota Malang, Lamongan belum dapat informasi hingga saat ini,” ujar Gubernur Khofifah kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (16/4/2020) malam.

Bagaimana dengan Surabaya?

“Sejak Surabaya bertambah signifikan 83 orang menjadi 180 positif beberapa hari lalu, kami langsung minta Sekdaprov Jatim koordinasi dengan Sekkota Surabaya, kemudian Ketua Rumpun Tracing Dokter Kohar koordinasi dengan Dinkes Kota Surabaya. Kami minta memberikan laporan untuk langkah yang terukur dan signifikan dalam penghentian dan pencegahan Covid-19. Itu juga dilakukan koordinasi dengan Sekda Kabupaten Sidoarjo, Gresik dan Lamongan,” katanya.

Apakah PSBB Malang disetujui untuk diusulkan ke Kemenkes?

“Kota Malang ini ada 8 orang positif dan 7 orang sudah dinyatakan sembuh, sedangkan 1 orang masih dirawat. Kota Malang juga tidak bisa dilepas koneksitasnya dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu. Untuk Pemkab Malang sudah lakukan isolasi terbatas di beberapa desa dan ini terbukti efektif menekan penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jatim, dr Joni Wahyuhadi menjelaskan bahwa ada kajian epidemiologi untuk syarat PSBB.

“Harus ada peningkatan yang signifikan, grafik day by day. Kota Malang grafiknya flat, tidak ada peningkatan signifikan. Fasilitas RS di Malang masih bisa mampu memberikan layanan. Malang tidak terlalu mengkhawatirkan layanannya,” ungkapnya.

Sedangkan, untuk Surabaya yang malah grafik peningkatannya cukup tajam, baik ODP,  PDP dan pasien terkonfirmasi positif. Ini karena perbandingan pusat layanan dan kenaikannya tidak seimbang. Seandainya semua penderita masuk RS dalam waktu bersamaan sesuai indikasi, sudah dipastikan layanan tidak cukup lagi menampung.

“Kami sudah koordinasi dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair Surabaya.
Hasil kajian epidemiologi tim ahli mereka menyarankan Surabaya sudah waktunya meminta persetujuan PSBB melalui gubernur kepada Menteri Kesehatan. Itu menurut ahli. Rekomendasi lain selain PSBB, FKM Unair berharap pemerintah menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif untuk antisipasi lonjakan pasien,” tukasnya.

Menurut Gubernur Khofifah, kebijakan belajar dari rumah, kegiatan sosial keagamaan ditiadakan, bekerja dan ibadah dari rumah sudah merupakan sebagian dari substansi PSBB.

“Bedanya, kalau PSBB ada penguatan, ada perluasan. Seperti pasar tertentu ditutup, pasar sembako dibuka jam tertentu, keluar rumah harus pakai masker, kemudia ada pembatasan penumpang untuk transportasi publik. Selain PSBB sudah dapat persetujuan Kemenkes, harus ada Pergub sebagai pedoman pelaksanaan. Substansi PSBB sudah sebagian dilakukan di Jatim. Nanti da punishment dan pinalty, kalau benar PSBB sudah diberlakukan,” pungkasnya. (tok/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar