Politik Pemerintahan

Gowes Bersama, Wali Kota Mojokerto Patroli Masker bersama Komunitas Emak-emak

Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari gowes dan bagi-bagi masker, Minggu (13/9/2020). [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Upaya penegakan disiplin protokol kesehatan di Kota Mojokerto semakin gencar dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Minggu (13/9/2020), Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari memantau langsung penegakkan hukum protokol kesehatan dan membagikan masker bersama Komunitas Emak-emak.

Ning Ita (sapaan akrab, red) bersama Dandim 0815 Mojokerto Letkol (Inf) Dwi Mawan Sutanto, Kapolresta Mojokerto AKBP Deddy Supriadi serta Kajari Kota Mojokerto Johan Iswahyudi Patroli gowes berkeliling ke wilayah pemukiman dan perumahan padat penduduk untuk mengedukasi dan membagikan 5.000 masker kepada warga Kota Mojokerto.

Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini menyampaikan, jika sosialisasi protokol kesehatan sudah sering dilakukan di area publik dan saat ini berlanjut untuk menyentuh masyarakat secara langsung. “Area publik selama ini sudah sering kita lakukan sosialisasi, kita datangi kita edukasi bahkan sudah ada tindakan dengan sanksi,” ungkapnya.

Namun, tegas Ning Ita, masyarakat khususnya yang berada di pemukiman kampung-kampung dan perumahan yang padat penduduk juga perlu disapa dan diedukasi. Sehingga sosialisasi yang berbasis masyarakat, pemberdayaan masyarakat secara langsung tersebut dapat dioptimalkan.

“Ada beberapa kelompok yang berpotensi menjadi kluster baru penyebaran Covid-19 yaitu kluster keluarga, kluster pilkada, dan kluster perkantoran. Untuk kluster perkantoran sudah kita upayakan dengan menerbitkan SLO, ini adalah jaminan bahwa yang sudah mendapatkan SLO wajib mentaati protokol kesehatan jika melanggar akan kami cabut SLO nya,” katanya.

Namun yang menjadi perhatian Pemkot Mojokerto yakni kluster keluarga. Sehingga pihaknya turun langsung memberikan edukasi, mengkampanyekan kepada keluarga sekaligus kepada komunitas yang ada di lingkungan masyarakat. Terkait kluster Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipastikan tidak ada, ini lantaran pada tahun 2020 Kota Mojokerto tidak menggelar Pilkada.

“Persebaran Covid-19 di Jawa Timur termasuk Kota Mojokerto masih sangat dinamis, untuk itu semua pihak harus menguatkan sinergitas untuk melakukan protokol kesehatan. Sinergi dengan menguatkan jajaran gugus tugas, tokoh agama dan tokoh masyarakat sudah kita upayakan. Sekarang saatnya bagaimana komunitas masyarakat seperti komunitas pesepeda, komunitas senam, komunitas lansia kita upayakan juga menjadi duta protokol kesehatan,” tuturnya.

Menurutnya, sudah saatnya anggota komunitas ikut memberikan edukasi kepada sesama baik di komunitas maupun di tingkat tempat tinggal masing-masing. Sehingga kesadaran masyarakat yang diharapkan dari waktu ke waktu akan semakin meningkat dan peta pesebaran Covid-19 bisa diturunkan angkanya.

“Kami berharap masyarakat semakin tertib dan semakin sadar, bahwa taat pada protokol kesehatan bukan hanya sekedar anjuran pemerintah tapi ini adalah kebutuhan masyarakat untuk hidup sehat dan terbebas dari Covid-19,” tegasnya.

Lingkungan Balongrawe, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari yang menjadi salah satu rute patroli gowes untuk edukasi protokol kesehatan. Warga Balongrawe menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian Ning Ita bersama Forkopimda untuk berkeliling ke rumah warga untuk mensosialisasikan, mengedukasi dan membagikan masker kepada masyarakat.

“Matur suwun Bu Wali sudah mau blusukan seperti ini dan bagi-bagi masker, kami merasa mendapat perhatian. Saya hanya punya dua masker yang saya pakai secara bergantian saat keluar rumah sehingga saya ucapkan matur suwun Bu Wali sudah bagi-bagi masker,” ujar salah satu warga, Ninis (40).

Warga lainnya, Siti Khusnul Khotimah berharap kegiatan serupa bisa terus dilakukan secara rutin oleh Pemkot Mojokerto. “Kalau bisa kegiatan seperti ini lebih sering diadakan,ā€¯katanya.

Kegiatan bagi-bagi masker ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menegakkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 55 Tahun 2020 yang merupakan perubahan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47 tahun 2020 tentang Pedoman pada tatanan normal baru pada kondisi Pandemi Corona Virus Desease 2019 Kota Mojokerto.

Perwali ini dikuatkan dengan Inpres Nomor 6 tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. [tin/adv]





Apa Reaksi Anda?

Komentar