Politik Pemerintahan

Golkar Puji Pilkada di Jatim Berjalan Aman, Tapi Angka Kemiskinan Jatim di Atas Nasional

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Muhammad Sarmuji dalam Refleksi Akhir Tahun 2020 memberikan catatan bahwa angka kemiskinan di Jatim masih di atas rata-rata nasional yakni 11,9 persen. Sedangkan, angka nasionalnya 11,7 persen.

“Dari berganti-ganti gubernur, angka kemiskinan Jawa Timur selalu tinggi. Dan, ini menjadi pekerjaan rumah Pemprov Jawa Timur. Tapi, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) cukup baik di atas 70 persen, ini luar biasa,” katanya.

Menurut dia, ekonomi Jatim cukup baik, meskipun harus diakui pandemi ikut memberikan kontribusi melemahnya berbagai sektor kehidupan masyarakat, seperti pariwisata, industri maupun keuangan.

Namun, masih ada beberapa yang dianggap bertahan, bahkan tumbuh positif meski tingkat pertumbuhanya tidak deras yakni pertanian, ekspor furniture dan perdagangan antarprovinsi. “Ini juga didukung oleh situasi keamanan Jatim yang sangat kondusif,” ujarnya dalam talkshow dengan tajuk Catatan Akhir Tahun 2020, sebuah pandangan Ketua Golkar Jatim M. Sarmuji, dipandu Cici Esti Nalurani, pengurus Golkar Jatim yang membidangi masalah ekonomi.

Sarmuji menyebut, di awal pandemi sekitar bulan Maret lalu, pertanian belum panen. Namun, pada kuartal kedua sudah mulai panen. Saat itu, BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat ekonomi Jatim tumbuh 3,0. Angka ini sebenarnya sudah turun, tapi masuk kuartal kedua sudah mulai panen.

Lalu pada kuartal ketiga, masih musim kemarau, tapi petani masih bisa bertanam sehingga petani bisa panen dua kali dalam setahun. “Juga tebu mulai tanam, panen sampai harga gula cukup baik. Sektor pertanian menjadi penyangga ekomomi Jatim,” jelasnya.

“Angka 3,0 ini sesungguhnya sudah turun sebab sebelumnya di atas 5,9. Tapi sekarang ini sudah naik lagi. Penyebab pelambatan pertumbuhan dipicu sektor pariwisata, keuangan mulai sulit, masyarakat kelas menengah tidak mau membelanjakan uangnya, sedangkan masyarakat bawah kebutuhan dasarnya tidak tercukupi,” imbuh Sarmuji, yang juga anggota Komisi Xl DPR RI ini.

Pertumbuhan ekonomi Jatim juga dipicu di sektor ekspor dan perdagangan antarprovinsi, terutama furniture. Juga, permintaan dalam negeri. “Ini aneh. Mungkin juga karena banyak orang bekerja di rumah (WFH), masyarakat lalu memperhatikan kursinya harus ganti,” jelasnya.

Pemprov Jatim harus mempetakan negara-negara mana saja yang membutuhkan produk dari Jatim, apakah Eropa, China atau Amerika. Perdagangan antarprovinsi juga menentukan terutama provinsi yang Covid-19-nya rendah. “Perlu dicatat bahwa untuk Indonesia timur, kebutuhan telor itu dipasok dari Jatim. Produksi telor kita cukup besar. Ini perlu penetrasi,” tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Sarmuji juga mengapresiasi Pemprov Jatim beserta aparat keamanan Polda Jatim, Kodam V/Brawijaya serta penyelenggara Pilkada KPU dan Bawaslu di mana pilkada 19 kabupaten/kota di Jawa Timur berjalan aman dan lancar.

Padahal, sebelumnya hasil komunikasinya dengan intelijen dan aparat keamanan di Jatim, ada daerah-daerah yang dipetakan memiliki potensi terjadinya rawan konflik. KPU Jawa Timur juga mempetakan hal yang sama. Sinergitas Gubernur Ibu Khofifah Indar Parawansa dengan Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya sangat bagus.

Terbukti dari 19 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada tidak ada konflik secara politik. Soal setelah pemungutan suara, lalu ada yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, itu adalah dinamika. Dan, itu bagus sekali. Tapi Pilkada Jawa Timur secara umum berjalan aman dan lancar.

Meski dalam Pilkada ini bagi paslon dirasa sangat berat karena tidak bisa leluasa bertemu masyarakat, semuanya dilakukan dengan baik. Penerapan prokes (protokol kesehatan) terpenuhi, juga tanpa klaster pilkada. Dan, paling penting adalah masyarakat punya kesadaran yang tinggi bahwa Pilkada adalah hajatan kita bersama. Itu point pentingnya.

Menurut Sarmuji, pilkada di tengah pandemi, adalah adu strategi. Penggunaan medsos menjadi penentu kemenangan. Siapa yang mampu menerapkan strategi baik lewat udara maupun darat, dialah yang menang. Sementara kampanye melalui jaringan itu ternyata juga menentukan.

Sarmuji menjelaskan bahwa Pilkada 9 Desember lalu adalah sejarah bagi perkembangan politik Indonesia. Tidak ada kampanye dengan pengumpulan massa. Paslon cukup bertemu jaringan saja dalam kelompok kecil, lalu jaringan itulah yang membesar calon pemilihnya. “Melalui kelompok kecil itu biasanya lebih efektif, karena mereka kategori partisipasi, sebaliknya massa besar, itu massa bayaran,” tandasnya. (tok/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar