Politik Pemerintahan

Golkar : Jangan Sampai Uang Rakyat di Pemkot Dipakai Kampanye!

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Surabaya, Arif Fatoni meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi aliran dan pemerintah secara ketat. Arif juga mewanti-wanti ada mobilisasi bantuan pemerintah untuk kampanye.

“Kita akan mengawasi aliran dana pemerintah saat Pilwali nanti untuk mencegah terjadi kecurangan,” ungkap Ketua DPD II Partai Golkar Surabaya, Arif Fatoni.

Lebih lanjut, Legislator Surabaya ini tidak ingin dana pemerintah yang notabene merupakan uang rakyat dipakai untuk kegiatan kampanye yang menguntungkan salah satu pihak. Apalagi misalnya terdapat program bantuan pemerintah yang mengatasnamakan salah satu pihak peserta Pilwali.

“Jika ada yang seperti ini harus segera kita laporkan dan masyarakat juga perlu diedukasi bahwa bantuan pemerintah itu adalah memang hak dari masyarakat bukan bantuan dari perorangan,” kata dia.

Selain itu, Arif Fatoni juga mewaspadai bentuk kecurangan lain selain aliran dan pemerintah yakni ketidaknetralan ASN dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Para kader dilapangan telah diberikan instruksi untuk mengawasi oknum-oknum ASN yang tidak netral dan jika ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan segera laporkan kepada Bawaslu,” ujarnya.

Terakhir, Arif Fatoni menuturkan pihaknya telah bersumpah setia untuk mengawal kemenangan pasangan Cak Machfud dan Cak Mujiaman dengan cara yang bermartabat. Ia juga mengajak seluruh partai pengusung Cak Machfud dan Cak Mujiaman untuk mewaspadai berbagai kecurangan yang akan muncul di masa kampanye hingga hari pencoblosan.

“Kita telah mendeklarasikan diri untuk mendukung dan memenangkan Pak Machfud Arifin dengan kemenangan yang bermartabat dan mengawal proses demokrasi. Jangan sampai proses demokrasi ini dirusak dengan cara-cara yang bertentangan apalagi harus memakai uang rakyat, kami tidak rela,” pungkasnya. (hen/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar