Politik Pemerintahan

Golkar Dukung Interpelasi, Nasdem Tunggu Kongres

Jember (beritajatim.com) – Akhirnya mayoritas partai penghuni DPRD Jember, Jawa Timur, sepakat menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan tidak adanya kuota formasi calon pegawai negeri sipil daerah kepada pemerintah kabupaten.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jember Arif Sugito menyatakan dukungam untuk interpelasi. “Hak tanya hak angket, Hak interpelasi melekat pada diri seorang anggota dewan,” katanya.

Dengan demikian partai yang sudah menyatakan dukungan terhadap interpelasi adalah Gerindra, PDIP, PKS, PPP, PAN, Demokrat, Berkarya, Perindo. PKS menghendaki agar interpelasi dibicarakan setelah pembahasan APBD 2020.

Sementara itu, PKB malah menyarankan agar DPRD Jember menggunakan hak angket. Berbeda dengan hak interpelasi yang hanya bertanya, hak angket lebih memberikan ruang untuk Dewan melakukan penyelidikan.

Bagaimana dengan sikap Nasdem yang memiliki delapan kursi parlemen? “Sabar. Kami masih menghadapi kongres dan fraksi juga masih mengikuti bimbingan teknis di Malang,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Bambang Hariyanto.

Kongres Nasdem baru akan kelar pada 11 November 2019. “Setelah kongres kami minta laporan dan ketemu fraksi. Baru kami jelaskan,” kata Bambang.

Wakil Bupati Jember Abdul Muqiet Arief menghormati keinginan Dewan. “Saya kira itu hak Dewan. Mungkin nanti pihak Pemkab memiliki alasan, karena yang saya tahu, Pak Mirfano (Sekretaris Daerah Jember) sudah mengatakan kepada media, bahwa usulan formasi CPNS sudah disampaikan. Cuma ada sedikit masalah,” katanya.

Muqiet berbaik sangka. “Terlepas dari partai pendukung atau tidak, saya menanggapi sebagai sesuatu yang positif. Saya positive thinking bahwa dinamika kehidupan politik di Jember berjalan,” kata Muqiet. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar