Politik Pemerintahan

GMNI Desak Pemkab Jember Kaji Ulang Anggaran Penanganan Covid

Alfian Anggi Darmawan, Komisaris DPK GMNI FIB Unej

Jember (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak kepada pemerintah daerah setempat agar mengaji ulang anggaran penanganan Covid-19.

Alfian Anggi Darmawan, Komisaris DPK GMNI FIB Unej mengingatkan, salah satu sumber anggaran penanganan Covid di Jember adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). “Pemerintah Kabupaten Jember segera mengkaji ulang anggaran terhadap penanganan Covid-19 agar mampu dirasakan oleh masyarakat secara kolektif, terutama para petani tembakau,” katanya, Minggu (7/6/2020).

Menurut Alfian, pada 2019, daerah dengan alokasi DBHCHT paling tinggi adalah Jawa Timur, yakni Rp 1,6 triliun. Sebagian DBHCHT dirupakan alat mesin pertanian. “Tapi pada pendistribusiannya tidak sampai pada akar rumput. Padahal alat pertanian tersebut penting untuk menghasilkan mutu hasil tembakau bagi para petani,” katanya.

Situasi semakin sulit, dengan adanya kenaikan tarif cukai rokok. Harga jual tembakau di tingkat petani diperkirakan turun, karena perusahaan kemungkinan akan membelinya dengan harga murah. “Ditambah lagi dengan adanya wabah Covid-19 yang makin memperparah nasib petani tembakau Jember,” kata Alfian.

Bukan hanya petani terimbas. “Buruh industri tembakau terimbas dengan hanya digaji per hari sesuai dengan permintaan pasar yang semakin melemah,” kata Alfian.

GMNI menilai perlu adanya produk kebijakan yang mampu melindungi masyakat yang bergantung pada sektor tembakau dari hulu hingga hilir. “Anggaran penanganan virus Covid-19 di Kabupaten Jember tertinggi kedua secara nasional, yakni Rp 479,4 miliar. Namun realitanya pada 7 Juni 2020, 60 orang dinyatakan positif Covid, 185 pasien dalam pengawasan, 1.281 orang dalam pemantauan, dan 36.453 orang dalam resiko,” kata Alfian.

Situasi ini membuat Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unej menolak kebijakan kenaikan tarif cukai rokok tahun ini. “Kami mendesak kepada DPR RI untuk segera mengesahkan RUU pertembakauan,” kata Alfian.

“Kami juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk transparan dalam pengalokasian DBHCHT, dan meminta agar nasib masyarakat yang bergantung pada sektor pertembakauan pada masa pandemi diperhatikan. Kami meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan DBHCHT secara sistematis kepada masyarakat yang bergantung pada sektor pertembakauan,” kata Alfian. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar