Politik Pemerintahan

Geser dan Mutasi Pejabat, Bawaslu: Bupati Mojokerto Harus Ijin Mendagri

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin asy’at

Mojokerto (beritajatim.com) – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang diundur Desember 2020 membuat Kepala daerah Kabupaten Mojokerto tak bisa lakukan pergeseran pejabat.

Hal ini karena disebabkan pemerintah pusat belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin asy’at mengatakan belum turunnya regulasi baru maka Bawaslu tetap mengacu aturan yang lama.

“Acuan kita tetap menggunakan aturan lama. Yakni, 6 bulan sebelum penetapan calon yang direncanakan,” ungkapnya, Jumat (8/5/2020).

Yakni dalam Pasal 71 Ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Disebutkan, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” katanya.

Dengan penundaan Pilkada seharusnya diikuti dengan terbitnya aturan baru. Karena, seluruh tahapan yang telah dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mengalami perubahan.

Jika Bupati Mojokerto, Pungkasiadi berniat menggelar mutasi jabatan, maka pihaknya menyarankan agar mengajukan rekomendasi ke Kemendagri.

“Kalau ada aturan baru, bisa jadi juga berubah. Kita lihat saja nanti. Seperti apa regulasinya. Membolehkan mutasi atau tidak. Sama saat mutasi yang terakhir itu (bulan Februari 2020), Bupati harus mendapat surat rekomendasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Mojokerto Pungkasiadi menggelar mutasi terakhir pada 14 Februari 2020 lalu. Ada 10 pejabat eselon II dan 25 pejabat eselon III dan IV digeser. Mutasi tersebut melebihi batas maksimal menggelar mutasi, yakni tanggal 8 Januari 2020.

Namun Bupati mendapat restu Kemendagri hingga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).[tin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar