Politik Pemerintahan

Geruduk Grahadi, HMI Surabaya: KPK Jangan Bermain Politik!

Surabaya (beritajatim.com) – Ratusan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surabaya menggeruduk Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (24/9/2019) siang.

Mereka turun jalan menyuarakan beberapa tuntutan. Di antaranya adalah mengutuk segala bentuk tindakan korupsi, penyelewengan kekayaan dan kekuasaan negara. Kemudian, KPK harus mengedepankan azas profesionalisme dalam menjaga marwah integritas lembaga, presiden bertanggung jawab atas UU KPK Baru bila bermasalah dengan menerbitkan Perppu, serta menuntut mundur pimpinan KPK yang mempunyai rapor merah, pimpinan KPK harus bersih dan berintegritas.

“KPK sebagai lembaga anti korupsi hari ini berada dalam sorotan publik. Bukan hanya persoalan UU KPK hasil revisi terbaru yang terkesan melemahkan KPK, tetapi juga yang patut jadi perhatian adalah komitmen menjaga KPK jangan sampai bermain politik. Kepercayaan publik terhadap KPK akan jadi pertaruhan, jika sampai KPK berpolitik. KPK harus tetap kuat jaga nilai keadilan dan independensi lembaga,” tegas Ketua Umum HMI Cabang Surabaya, Andik Setiawan kepada wartawan.

Menurut dia, mencermati dinamika kebangsaan hari ini menjadi tanggungjawab bagi HMI Cabang Surabaya untuk merespon. Keresahan masyarakat mulai dirasakan dimana-mana. Mulai dari Revisi UU KPK, RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan isu-isu lain yang menjadi sorotan publik hari ini.

“HMI yang terus konsisten mengawal persoalan keummatan dan kebangsaan tentu tidak bisa tinggal diam dengan dinamika yang ada hari ini,” tukasnya.

Kemudian, terkait RUU KUHP yang mendapatkan respon dari banyak masyarakat yang menurut pandangan HMI akan banyak menimbulkan persoalan sosial di bawah. “Rutan-rutan akan banyak mengalami over capacity, jika draft RUU yang ada di banyak media hari ini benar-benar segera disahkan. Tentu pembahasan ini tidak boleh sembrono, banyak yang kemudian harus dilibatkan dalam pembahasan RUU KUHP ini termasuk dunia kampus harus punya andil dalam merumuskan RUU KUHP ini,” jelasnya.

Persoalan karhutla yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan, HMI Cabang Surabaya menilai tidak ada penanganan serius yang dilakukan oleh pemerintah. “Seakan kejadian ini menjadi makanan tiap tahunan masyarakat Riau dan Kalimantan. Kepentingan korporasi hampir mendominasi sebagai penyebab karhutla. Sedangkan pemerintah seakan mendiamkan, tanpa ada sanksi tegas bagi pelaku pembakaran,” tuturnya.

Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim, Jonathan Judianto mewakili Gubernur Jatim menerima perwakilan mahasiswa HMI Surabaya di dalam Gedung Negara Grahadi Surabaya. “Kami terima aspirasi adik-adik mahasiswa, akan kami sampaikan kepada Bu Gubernur Jatim. Ini karena permasalahan Undang-undang adalah urusan dan kewenangan pusat,” pungkasnya. (tok/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar