Politik Pemerintahan

Gerindra, PDIP, PAN, Demokrat Setuju Interpelasi

Koordinator Indonesia Bureaucracy Watch Sudarsono menunjukkan poster persetujuan interpelasi yang ditandatangani delapan anggota DPRD Jember

Jember (beritajatim.com) – Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Demokrat, Perindo, dan Berkarya, sepakat mengajukan hak interpelasi terhadap Bupati Jember, Jawa Timur

Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak interpelasi ini terkait dengan tidak adanya jatah kuota formasi calon pegawai negeri sipil untuk Pemkab Jember tahun ini. “Saya instruksikan kepada fraksi untuk menggunakan hak bertanya (interpelasi),” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Jember Satib, Selasa (5/11/2019).

Satib mengatakan, masih ada yang takut dengan kata “interpelasi’. “Padahal interpelasi hak bertanya. Kalau sudah dijawab, ya sudah,” katanya.

“Yang kami pikirkan adalah nasib guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap golongan K2 yang usianya 32-33 tahun karena ada batasan usia (rekrutmen CPNS). Kalau tahun ini tidak ada pendaftaran CPNS, maka kesempatan mereka jadi CPNS akan hilang. Padahal mereka ada yang mengabdikan diri ke negara puluhan tahun,” kata Satib.

Satib ingin ada penjelasan resmi mengenai alasan Pemkab Jember tidak mendapat jatah formasi CPNS daerah. “Apakah memang dari pusat tidak dapat jatah atau ada hal-hal lain, perhitungan dari pusat, sehingga Jember tidak layak mendapatkan. Atau mungkin Jember dipandang pusat sudah berkeadilan dan berkemakmuran,” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perindo Jember Hanung Prijobodo juga sependapat dengan Satib. Perindo memang satu fraksi gabungan dengan Gerindra dan Berkarya dalam Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya. “Kami satu sikap,” katanya.

Hal serupa dikemukakan anggota Fraksi PDIP Tabroni. “Interpelasi harus dilakukan. Kami ingin meminta keterangan kepada bupati: mengapa bupati tidak bisa memberi hak kepada warga untuk mengikuti tes CPNS,” katanya.

Sementara itu Ketua Fraksi Pandekar Agusta Jaka Purwana mengatakan, baru PAN dan Demokrat yang setuju untuk mengusulkan interpelasi. “Anggota Golkar masih harus berkonsultasi dengan Dewan Pengurus Daerah,” katanya. Fraksi Pandekar memang gabungan legislator dari tiga parpol.

Sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, Agusta menganggap, interpelasi adalah hak yang melekat di Dewan untuk menanyakan kebijakan yang menjadi ganjalan di masyarakat. “Kami tanyakan apa alasannya. Kami siap mendukung karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya.

“Target kami mendapat jawaban yang masuk akal dan semua bisa menerima, karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat Jember,” kata Agusta.

Wakil Bupati Jember Abdul Muqiet Arief menghormati keinginan Dewan. “Saya kira itu hak Dewan. Mungkin nanti pihak Pemkab memiliki alasan, karena yang saya tahu, Pak Mirfano (Sekretaris Daerah Jember) sudah mengatakan kepada media, bahwa usulan formasi CPNS sudah disampaikan. Cuma ada sedikit masalah,” katanya.

Muqiet berbaik sangka. “Terlepas dari partai pendukung atau tidak, saya menanggapi sebagai sesuatu yang positif. Saya positive thinking bahwa dinamika kehidupan politik di Jember berjalan,” kata Muqiet. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar