Politik Pemerintahan

Gerindra Kecam Pernyataan Bupati Faida Soal Mahalnya Rekom

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Jember M. Satib

Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengecam pernyataan Bupati Faida yang menyinggung mahalnya harga rekomendasi pencalonan bupati yang dikeluarkan partai politik.

“Saya memandang apa yang disampaikan Bu Faida, yang sedang mencalonkan diri kembali lewat jalur independen, tidak pantas untuk disampaikan seorang pemimpin. Apapun yang terjadi, seharusnya seorang pemimpin bijak,” kata Ketua DPC Partai Gerindra Jember Moh. Satib, Kamis (3/9/2020).

Dalam acara webinar bertopik perempuan sebagai kepala daerah, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 25 Agustus 2020, Faida menyindir soal perebutan rekomendasi partai politik. “Dan untuk itu saya pastikan, kalau dalam pilkada itu mencari rekom saja perlu uang bermiliar-miliar, sementara gajinya bupati semua orang tahu rata-rata Rp 6 juta, kalau toh ada insentif dan lain-lainnya, dengan biaya yang puluhan miliar itu, saya pastikan sulit untuk menjadi pemimpin yang tegak lurus.”

“Apabila mengawali pencalonan di pilkada dengan cara-cara yang kurang terhormat: membeli kesempatan, membayar kepercayaan, itu bukan suatu awalan yang baik dan saya meyakini tidak akan mendapat rido dari Allah SWT,” kata Faida, yang kemudian menjadi viral karena beredarnya video berdurasi kurang lebih tiga menit di media sosial.

Satib menilai pernyataan Faida bisa memancing konflik di masyarakat. “Ini tidak baik bagi masyarakat Jember. Kalau Bupati tidak berangkat dari partai, ya silakan. Itu bagian dari hak. Cuma ini menjadi tidak baik, ketika dia bicara seperti itu, karena otomatis mendiskreditkan partai,” katanya.

Satib mengingatkan, partai politik di Indonesia legal dalam sistem demokrasi. “Sekarang pertanyaannya: apakah semua kepala daerah yang berangkat dari partai, apakah betul merasakan seperti yang dirasakan Bu Faida? Seingat saya, seluruh Indonesia, cuma Jember yang menyampaikan seperti itu,” katanya.

Satib berharap pemimpin tidak mengeluarkan pernyataan yang menciptakan konflik. “Bu Faida juga harus berkaca. Partai politik dibutuhkan di Indonesia. Dalam trias politika, ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Kalau nanti misalkan Bu Faida jadi, di Jember tetap harus ada DPRD atau lembaga legislatif yang isinya partai politik. Ini kan jadi persoalan terus antara eksekutif dan legislatif. Kalau jadi persoalan terus, siapa yang jadi korban? Masyarakat,” katanya.

Satib berharap semua pemimpin daerah berpikir lebih dulu sebelum berbicara. “Partai-partai politik merasa tersinggung, merasa terusik. Kami sudah cooling down, menghadapi pilkada. Ini implikasinya sangat luas nanti,” katanya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar