Politik Pemerintahan

Gerindra Jatim: Andai Silpa APBD Jember Rp 800 M untuk Perangi Kemiskinan..

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Timur Supriyatno

Jember (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Timur Supriyatno mengatakan, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Jember kurang optimal. Ini bisa dilihat dari besarnya Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang mencapai Rp 800 miliar.

Hal ini diungkapkan Supriyatno saat Rapat Kerja Cabang Khusus Pemilihan Bupati yang digelar Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Jember, di Hotal Aston, Sabtu (15/2/2020). “Kepala daerah punya tanggung jawab menyejahterakan rakyat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, mengurangi pengangguran sebanyak-banyaknya, mengurangi kemiskinan sebanyak-banyaknya. Sehingga proses keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan ini bisa dirasakan,” katanya.

APBD adalah alat dalam proses kemakmuran dan kesejahteraan. “APBD dibahas bupati dan DPRD. Definisi pemerintah daerah kan bupati dan DPRD. Kalau seandainya ini bagus, semua (anggaran) bisa terserap. Kenapa mesti ada silpa Rp 800 miliar? Padahal kan Rp 800 miliar cukup besar. Itu bisa digunakan misalnya untuk memerangi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Supriyatno.

Supriyatno mengatakan, kepala daerah harus tahu visi, misi, dan potensi daerah untuk kemudian dibicarakan dengan DPRD. “Dibuat programnya dan dijalankan. Bukan kayak pemadam kebakaran: jalan berlubang, bikin Satgas (Satuan Tugas). Tidak fokus apa yang harus dilakukan dalam setahun ini. Untuk itulah elite jangan berantem, karena kalau berantem, rakyat yang rugi,” katanya.

Supriyatno menilai persoalan muncul di Jember karena kurang akurnya eksekutif dan legislatif. “Seharusnya kan ini dibahas bersama yang baik, bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kalau tidak akur, rakyat jadi korban. Tidak boleh egoisme tinggi sebagai pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kalau sukses ya sukses bersama. Kalau gagal ya gagal bersama. Kalau sendiri-sendiri, satu ke kiri, satu ke kanan, maka yang dikorbankan masyarakat,” katanya.

Saat ini DPRD Jember tengah melaksanakan hak angket dan mendapat dukungan semua partai di parlemen. “Ini kan berarti ada proses yang mandek,” kata Supriyatno.

“Kalau kita menunggu tiga empat tahun proses ini mandek, ya mungkin juga teman-teman DPRD ini angket sebagai salah satu jalan terbaik. Tapi bagi saya, sesuatu yang mandek itu merugikan rakyat. Ini sebenarnya proses politik yang tidak perlu, kalau semua dilakukan bersama dan dimusyawarahkan, bagaimana pembangunan di Kabupaten Jember secara keseluruhan,” kata Supriyatno.

“(Pembangunan di Jember) tidak bisa dipikirkan bupati sendirian. Kan ada anggota DPRD yang dipilih rakyat. Ini yang diajak omong. Jadi kita bicara dalam konteks membangun masyarakat sesuai program kerja dari pemerintah daerah Kabupaten Jember. Siapa pemerintah daerah? Bupati dan DPRD,” tambah Supriyatno. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar