Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Gerindra, Demokrat, PKS, Nasdem Desak RPJMD Jember Ditunda

Siswono, anggota Panitia Khusus RPJMD dari Gerindra

Jember (beritajatim.com) – Sejumlah legislator kooalisi partai pendukung Bupati Hendy Siswanto di DPRD Jember, Jawa Timur, mendesak agar pembahasaan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) 2021-2026 ditunda.

Mereka mendesak agar uji publik ranwal tersebut diulang. Mereka berasal dari Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Nasional Demokrat yang mengusung dan mendukung Hendy saat pemilihan kepala daerah tahun lalu.

Siswono, anggota Panitia Khusus RPJMD dari Gerindra, menilai ranwal tersebut tidak layak dibahas. “Berikan kesempatan kepada pemerintah kabupaten untuk melakukan uji publik kembali,” katanya, dalam rapat Pansus RPJMD di gedung DPRD Jember, Kamis (12/8/2021).

Siswono menilai pihak-pihak yang diundang dalam uji publik Ranwal RPJMD belum menyeluruh. “Kalau uji publik hanya diikuti OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan camat itu bukan uji publik. Itu unsur keterwakilan bupati. Jadi tolonglah Pak Hendy sebagai bupati, sesuaikan dengan kampanyenya. Saya malu sebagai pengusung, sebagai pendukung, tapi hak masyarakat sudah terampas melalui RPJMD ini,” katanya.

Siswono menyoroti tidak dilibatkannya sejumlah organisasi kemasyarakatan, seperti profesi wartawan, dalam uji publik. “Karena bagaimana pun itu unsur keterwakilan masyarakat yang wajib dalam undang-undang terlibat dalam pembahasan RPJMD ini. Tidak hanya kita sebagai anggota Dewan. Tapi bagaimana kita mampu mengakomodasi harapan masyarakat yang begitu banyak,” katanya.

“Jadi jangan dipaksakan. Beri kesempatan kepada pemkab untuk melakukan uji publik kembali. Harapan saya ini ditunda, tapi tidak menggagalkan proses RPJMD. Ingat bahwa kampanye bupati, saya ingat betul itu karena saya bagian dari tim pengusung, beliau akan berpihak dan ada di depan (merespons) apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” kata Siswono.

Agusta Jaka Purwana, legislator Partai Demokrat, setuju dengan pernyataan Siswono. “Partai tidak ada (yang dilibatkan dalam pembahasan Ranwal RPJMD). Saya sebagai sekretaris partai tidak dilibatkan. Padahal ini adalah produk politik. Partai tidak dilibatkan,” katanya.

“Saya minta ini ditunda, diperbaiki dulu. Forum diskusi (uji) publik benar-benar dilaksanakan, jangan hanya sekadar jalan. Tapi esensinya benar-benar masuk di situ. Kalau bupati tidak bisa (melakukan uji publik), apakah DPRD bisa melakukan itu. Ini kan pekerjaan bersama,” kata Agusta.

Agusta menyatakan, partai pendukung Hendy tidak diperhatikan. “Partai politik harus hadir di situ (dalam forum uji publik RPJMD). Ketua dan sekretaris. Karena ini adalah produk politik, dan anggota kita (di DPRD Jember) adalah petugas partai yang umurnya satu kali 24 jam. Dikasih surat PAW (Pergantian Antar Waktu), selesai. Lebih berkuasa partai politik ketimbang anggota legislatif. Anggota kegislatif dikasih surat PAW, selesai. Sedangkan ketua dan sekretaris partai ini yang akan lebih langgeng. Partai politik wajib diundang,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Nasdem Gembong Konsul Alam juga mendukung penundaan. “Mengingat RPJMD ini adalah arah kebijakan eksekutif untuk lima tahun ke depan, tentunya proses-proses yang bagus kita perlukan,” katanya.

Gembong mengusulkan persoalan ini dibicarakan di internal fraksi. “Saya sepakat kalau pun ini memang muncul dari hati nurani rakyat, saya sepakat untuk ditunda,” katanya.

Ketua Pansus RPJMD Itqon Syauqi mengingatkan, parlemen hanya punya waktu sepuluh hari unruk menyetujui dan membahas nota pengantar Ranwal RPJMD. “Kalau DPRD tidak menyetujui, bupati bisa langsung by pass minta fasilitasi gubernur,” katanya.

Siswono bersikukuh dengan sikapnya. “Jangan alasan batasan waktu dijadikan bemper pemkab, setiap kali pembahasan apapun yang justru menyangkut nasib masyarakat Kabupaten Jember. Ketika langkah awal sudah mencederai hak publik di Kabupaten Jember, maka kita sebagai wakil masyarakat Jember betul-betul hati-hati,” katanya.

“Apa salahnya ini dibahas lagi. Mungkin dua hari uji publik di pemkab yang betul-betul ada keterwakilan dari unsur masyarakat. Kalau unsur masyarakat umum, melalui partai politik. Kalau pedagang, ada Kadin. Kalau pengusaha ada Hipmi. Teman-teman pers ada PWI dan sebagainya. Pesantren keterwakilannya ada. Jadi tolong ini jangan dipaksakan karena persoalan waktu,” kata Siswono.

“Semisal terjelek ini tidak tuntas dalam waktu sepuluh hari, biarkan bupati by pass. Berarti mengulang masa lalu Bupati Faida. Apakah bupati ini tidak ada beban moral ketika terulang,” kata Siswono.

Nurhasan, anggota pansus dari Partai Keadilan Sejahtera, sepakat pembahasan ditunda. “Karena sebenarnya banyak persoalan yang harus diselesaikan di sini. Bab 1 sampai Bab 3 ada banyak persoalan yang nanti kita buka bersama. Makanya kita jangan terpaku jadwal. Wallahua’lam kita inginkan RPJMD yang luar biasa untuk lima tahun ke depan. Mau tidak mau kita harus membahasnya secara substantif dan komprehensif,” katanya.

“Kita butuh waktu yang cukup. Saya tidak mau dibatasi waktu. Kalau pun tidak gajian, tidak apa-apa. Kita sudah biasa tidak gajian. Jadi kalau memang teman-teman sepakat untuk minta tambahan waktu dan kasih kesempatan eksekutif melakukan uji publik yang betul-betul uji publik, semua elemen masyarakat bisa terwakili, ya monggo kita kasih waktu satu atau dua hari. Tapi kalau sistemnya tidak diundang kayak kemarin, saya yakin beberapa orang (yang datang),” tambah Nurhasan.

“Kita jangan takut 10 hari terlampaui. Atau tanggal 26 Agustus tidak selesai tidak apa-apa, karena memang ini sudah terlambat. Kita tunggu beberapa bulan yang lalu, baru nongol kemarin. Jadi kalau mau ditunda, saya sepakat. Fraksi PKS sepakat ini ditunda, seiring dengan semangat teman-teman anggota pansus yang lain,” kata Nurhasan.

Sikap para legislator pendukung bupati ini didukung Edi Cahyo Purnomo, legislator PDI Perjuangan. “Teman-teman (anggota DPRD Jember) saat reses kemarin banyak mendapat masukan. Kalau ini memang ditunda, eksekutif harus segera menyiapkan. Kalau tidak, secara aturan, DPRD akan mengundang tokoh-tokoh untuk memberikan masukan. Mungkin nanti DPRD memberikan draft kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masukan secara tertulis,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jember Hadi Mulyono mengatakan, sudah melibatkan elemen masyarakat dalam penyusunan Ranwal RPJMD. “Mulai dari satu, terkait SDG’s (Sustainable Development Goals) untuk pencapaian 17 program berkelanjutan, dibagi empat pilar. Berapa hari kami (membahas) melibatkan semua elemen, baik dari unsur perbankan, NU, Muhammadiyah, Tanoker, dan lain-lain,” katanya.

“Kedua, dalam forum konsultasi publik, Universitas Jember hadir. Perguruan tinggi yang lain juga kita undang. Di samping itu untuk masyarakat disediakan Google Form yang bisa diakses semuanya, dan itu diinformasikan. Mohon maaf karena pandemi Covid, kita menggunakan sistem daring. Bahkan Pak Nurhasan mengikuti melalui forum daring,” kata Hadi.

“Semuanya membuka akses. Bukan hanya OPD kami, tapi semua unsur. Bahkan yang terlibat dalam daring itu diinventaris, hampir 190 peserta yang ikut dalam konsultasi publik kemarin. Bukan hanya OPD dan camat. Bahkan di awal-awal sudah dilaksanakan seperti itu. Google form juga sudah kami sampaikan. Artinya (masyarakat) bisa memberikan informasi masukan dan saran,” kata Hadi.

Menanggapi permintaan itu, Sekretaris Daerah Jember Mirfano mengatakan, secara prinsip siap melaksanakan rekomendasi pansus. “Terima kasih,” katanya. [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar