Politik Pemerintahan

Gerbang Kejaksaan Negeri Jember Disegel Warga

Jember (beritajatim.com) – Sejumlah warga yang tergabung dalam Gerakan Reformasi Jember (GRJ) menyegel gerbang utara dan selatan kantor Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, Senin (21/12/2020). Mereka mengecam campur tangan aparat kejaksaan dalam persoalan internal Pemerintah Kabupaten Jember.

Segel itu berupa spanduk hitam bertuliskan ‘Kantor Ini Disegel Rakyat Sepanjang Jaksa di Kantor Ini Berpolitik’. Kustiono Musri, koordinator aksi mengatakan, Kejaksaan Negeri Jember sudah dua kali ikut campur urusan pemerintahan, termasuk urusan eksekutif dan legislatif.

“Enam bulan lalu Kepala Kejaksaan Negeri Prima Idwan Mariza menelepon Ketua DPRD Jember untuk bertemu membahas kebuntuan APBD. Padahal jelas itu bukan ranah kejaksaan, dan diketahui siang harinya, pemerintah provinsi berdasarkan perintah mendagri telah memfasilitasi pertemuan (antara Pemkab dengan DPRD) untuk membahas kebuntuan APBD itu. Saat itu disimpulkan bahwa Bupati Faida yang menghambat pembahasan APBD” kata Kustiono.

Kedua, lanjut Kustiono, terjadi pada Senin (14/12/2020), saat ada pertemuan antara Bupati Faida, Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief, dan sejumlah pejabat dengan difasilitasi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Agus Taufikurrahman. Saat itu, Muqiet berbicara kepada pers bahwa merasa tertekan setelah disalahkan oleh Bupati Faida dan Agus, karena menjalankan perintah Mendagri untuk menata Kedudukan Susunan dan Organisasi Tata Kerja (KSOTK).

“Kebijakan Pelaksana Tugas Kiai Muqiet malah diancam pidana, dianggap itu salah. Padahal apa yang dilakukan Kiai Muqiet sudah melalui beberapa tahapan pertemuan di Jakarta, di Batu. Itu pun bukan inisiatif Kiai Muqiet, melainkan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri,” kata Kustiono.

Dimintai konfirmasi oleh wartawan, Prima mengapresiasi tindakan Muqiet. “Ini ada kegiatan supaya tak berlarut-larut, kita selesaikan, kita cari jalan terbaik. Itu intinya sebetulnya. Ini kan ada problem. Kami datang menyelesaikan problem itu,” katanya.

Menurut Prima, pihaknya tidak bisa menolak ketika Bupati Faida bersama Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief datang ke kantornya. “Masa kami mau tolak? Saya keluar masuk (dalam pertemuan itu) lho itu. Sebenarnya kurang elok juga kalau saya terlalu lama di luar atau terlalu lama di dalam. Tidak enak juga,” katanya.

Prima mengaku sudah mengirim pesan WhatsApp permintaan maaf bersama Agus kepada Muqiet. “Kasidatun minta maaf, saya juga minta maaf secara pribadi. Tapi beliau kayaknya belum baca,” katanya. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar