Politik Pemerintahan

Dibongkar untuk Gedung Dewan

Gedung Simbol Kesejahteraan Petani Mojokerto Akan Dirobohkan

Mojokerto (beritajatim.com) – Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto akan dipindah ke bekas mess PS Mojokerto Putra (PSMP) dan kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Desa Sooko, Kecamatan Sooko.

Sementara gedung bekas kantor KPU di Jalan RA Basuni akan dirobohkan dan dibangun gedung baru untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto.

Bagi sebagian masyarakat Kabupaten Mojokerto pada jamannya tentunya tahu jika gedung yang ditempati sebagai kantor KPU tersebut memiliki sejarah. Gedung tersebut merupakan bekas Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Daerah Mojokerto.

Sekolah pertanian tersebut didirikan pada tahun 1966 dari sumbangan Pemda Mojokerto, para petani serta pabrik padi yang ada di Kabupaten Mojokerto.

Pemerhati Mojokerto, Ayuhannafiq mengatakan, SPMA didirikan tahun 1966 setelah pertemuan Ketua Tanfidz Pengurus Cabang Nadhatul Ulama (PC NU) Mojokerto, KH Ahyat Chalimy dan Bupati Mojokerto, Achmad Basoeni saat itu.

“Pertemuan di antara dua pemimpin Mojokerto itu membahas issu strategis pasca peristiwa pengkhianatan PKI 1965,” ungkapnya, Selasa (26/7/2016).

Masih kata Ketua KPU Kabupaten Mojokerto ini, pada saat itulah Abah Yat (KH Ahyat Chalimy, red) mengusulkan agar menjadikan sektor pertanian sebagai faktor peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dari pembicaraan keduanya tersebut melahirkan berdirinya SPMA Daerah Mojokerto. Selain sebagai tokoh agama, Abah Yat merupakan petani sehingga ia paham betul tentang kehidupan petani.

“Salah satu hal yang patut diteladani dari beliau adalah kepeduliannya pada kesejahteraan rakyat. Beberapa lembaga pendidikan dan kesehatan dapat diwujudkan pada masa hidupnya. Di sektor pertanian, beliau pernah menginisiasi pembelian gabah petani yang biasanya dirugikan oleh tengkulak. Abah Yat melihat bahwa pertanian di Mojokerto masih bisa ditingkatkan,” katanya.

Yuhan (sapaan akrab, red) menjelaskan, untuk meningkatkan sektor pertanian yang menjadi tumpuan banyak keluarga desa adalah dengan cara memberi pengetahuan bertani yang baik dan benar. Cara semacam itu, lanjut Yuhan, hanya bisa dilakukan kalau ada pembimbing pertanian yang handal serta tenaga yang memiliki kualifikasi pendidikan khusus pada bidang budidaya di desa.

“Oleh karenanya beliau ingin ada sekolah pertanian di Mojokerto, pemikiran beliau baru direalisasikan setelah pergantian Bupati Mojokerto. Mayor RA Basuni yang sebelumnya menjabat sebagai komandan Kodim Mojokerto Mayor RA Basuni naik menjadi Bupati Mojokerto. Hubungan diantara tokoh militer dan pemerintahan dengan pemimpin sosial keagamaan tersebut menjadi akrab,” ujarnya.

Pada salah satu pertemuan diantara keduanya itulah, lanjut Yuhan, Abah Yat menyampaikan keinginannya tersebut. Usulan tersebut disambut positif oleh sang Bupati RA Basuni.

Namun ada problem yang harus diselesaikan agar sekolah pertanian segera berdiri secepatnya yakni persoalan biaya menjadi kendala utama karena anggaran pemerintah saat itu sangat terbatas.

“Saat itu, terjadi inflasi sebagai imbas kebijakan ekonomi politik lama masih belum teratasi sehingga tidak mungkin mampu membiayai pembangunan fisik secara maksimal. Abah Yat menyarankan agar pembangunan sekolah pertanian tersebut dilakukan dengan cara urunan dari petani. Tentu itu tidak lazim dilakukan oleh pemerintah tetapi sudah biasa dilakukan oleh organisasi semacam NU,” jelasnya.

Untuk menepis keraguan Bupati, jelas Yuhan, Abah Yat menjanjikan jika urusan biaya pembangunan tersebut bisa dilakukan melalui NU lewat Persatuan Petani NU (Pertanu).

Menurutnya, keraguan Bupati saat itu yakni Sebagai tokoh militer yang didapuk menjadi Bupati, dia melihat bahwa struktur pemerintahan sedang rapuh. Ada banyak birokrat yang diduga tidak bersih dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Pembersihan (dari PKI, red) di tubuh pemerintahan membuat birokrasi tidak mampu berjalan normal. Jika mengatasi problem internal saja belum mampu bagaimana bisa menggerakkan eksternal, menggerakkan rakyat banyak. Keberadaan Pertanu sebagai lembaga yang menaungi petani NU menjadi penting untuk menambal lemahnya perangkat birokrasi dalam menyampaikan program urunan itu pada kalangan petani,” urainya.

Secara teknis, terang Yuhan, pengumpulan dana gotong royong seluruh petani Mojokerto itu adalah dengan mengumpulkan gabah kering. Setiap bidang sawah dikenakan sumbangan dua blek gabah yang dikumpulkan di kecamatan. Petani yang memiliki lahan banyak tentu harus menyetor banyak gabah lebih. Gabah yang sudah terkumpul di kecamatan itu diangkut oleh pemkab untuk dijual.

“Hasil penjualan itulah yang digunakan untuk membeli lahan dan membangun gedung sekolah pertanian. Keberadaan sekolah pertanian Mojokerto itu sendiri menjadi fenomenal karena sebelumnya tidak ada Pemda yang mendirikan sekolah pertanian. Pada saat itu sekolah pertanian milik pemerintah atau departemen hanya ada di Singosari Malang,” tuturnya.

Karena itu, setelah dibangun dan dibuka SPMA di atas lahan seluas 8.326 m2 yang saat ini di Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko pada awal tahun ajaran 1967 tersebut, animo pendaftar sungguh luar biasa.
Pembukaan sekolah itu sendiri dibarengi dengan pekan raya pertanian yang berlokasi di sekolah tersebut. Yuhan menegaskan, keterlibatan Abah Yat dibalik berdirinya SPMA tersebut tidak banyak diketahui orang.

“Karena sebagai ulama beliau tidak ingin ada di depan. Pola semacam itu kemudian dilakukan lagi saat mendirikan Rumah Sakit Islam Sakinah di Kecamatan Sooko. Kisah tentang inisiasi Abah Yat tersebut pernah beliau sampaikan pada almarhum Yazid Qohar, mantan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto. SPMA Daerah Mojokerto sendiri sempat ganti nama yakni SPMA RA Basoeni, ini dilakukan untuk mengenang sang bupati,” kisahnya.

Masih kata Yuhan, namun keberadaan SPMA tersebut hanya sampai tahun 1996 atau setelah 30 tahun berdiri. Gedung bekas SPMA tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai gedung Akademi Pariwisata (Akper) Majapahit.

Namun hanya bertahan tiga tahun, karena sekolah tersebut tak berkelanjutan. Di tahun 1999, Yuhan menuturkan, gedung berlantai dua tersebut akhirnya digunakan untuk gedung Universitas Islam Majapahit (UNIM).

“UNIM hanya menempati gedung tersebut selama dua tahun, tahun 1999 sampai 2000, kemudian pindah ke daerah Jabon, Kecamatan Mojoanyar. Tahun 2000 sampai 2003, gedung ini dimanfaatkan untuk SMK Palapa hingga akhirnya juga pindah ke komplek UNIM di Jabon. Selama satu tahun, gedung ini dibiarkan kosong dan tahun 2004 buat gudang KPU hingga akhirnya 2009, kantor KPU menempati gedung bersejarah tersebut,” terangnya.[tin/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar