Politik Pemerintahan

Gapasdap Jatim Sebut Tarik Ulur Tarif Penyeberangan Bahaya

Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Perhubungan berencana akan melakukan sosialisasi penyesuaian tarif Penyeberangan khususnya bagi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Langkah itu sedianya mulai diterapkan pada Sabtu (29/2/2020) kemarin, namun batal.

“Memang ada rencana sosialisasi penyesuaian tarif di Pelabuhan Ketapang oleh Kementerian Perhubungan. Namun sosialisasi itu ditunda pelaksanaannya. Kabar yang kami terima di re-schedule ke tanggal 5 Maret 2020,” ungkap Ketua DPD Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Dan Penyeberangan (Gapasdap) Jatim, Sunaryo, saat dikonfirmasi Minggu (1/3/2020).

Pembatalan itu, kata Sunaryo, menyebabkan proses pengusulan kenaikan tarif belum belum jelas. Bahkan, terkesan rumit padahal besaran kenaikan tarif yang disetujui masih belum sesuai dengan harapan.

“Hal ini jika dibiarkan akan membahayakan keselamatan pelayaran. Belum lagi kita pengusaha dituntut untuk bisa memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum yg ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Tuntutan ini menurutnya telah dijalankan oleh operator kapal,”

Namun, lanjut Sunaryo, pihak Kemenhub justru seolah mengesampingkan kepentingan para pengusaha. Salah satunya adalah kesepakatan nilai tarif.

“Tetapi permasalahan tarif yang cukup, yg menjadi hak dari pengusaha setelah memenuhi kewajiban tersebut, hingga kini tidak diberikan,” terangnya.

Akibatnya, sebagian besar pengusaha sudah tidak mampu memberikan gaji kepada karyawannya pada bulan ini. Pengusaha menyerahkan kepada pemerintah untuk membayar gaji karyawan perusahaan angkutan penyeberangan.

“Juga jika terjadi masalah terhadap keselamatan pelayaran dan pelayanan, hal ini supaya menjadi tanggung jawab pemerintah,” pungkasnya. (rin/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar