Politik Pemerintahan

Ganti Rugi Tanah Normalisasi Sungai Kemuning Sampang Belum Tuntas

Acara sosialisasi ganti rugi tanah warga terdampak normalisasi sungai Kemuning

Sampang (beritajatim.com) – Sosialisasi ganti rugi pada warga pemilik lahan terdampak normalisasi sungai Kamuning di Aula Bappelitbangda, Selasa (5/11/2019) kemarin, belum menemukan kesepakatan. Kendalanya adalah patokan harga maksimal yang ditetapkan dinilai terlalu murah.

Hadir dalam sosialisasi tersebut Kapolsek Sampang, Koramil Sampang, Dinas Perkejaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), perwakilan warga Kelurahan Gunung Sekar, Kelurahan Rongtengah, Kelurahan Dalpenang.

Abdul Rachman Kepala bidang (Kabid) prasarana wilayah dan tata ruang, Bappelitbangda Kabupaten Sampang saat memimpin rapat sosialisasi menjelaskan harga taksir dari tim penilai appraisal independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terkait harga tanah terdampak kegiatan normalisasi sungai Kemuning. Harga per meter yang dikeluarkan KJPP mulai dari terendah Rp. 175 dan harga tertinngi Rp. 225.

“Munculnya harga taksir tersebut bukan berdasarkan Zona tanah, tetapi memakai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sehingga nantinya warga saat menerima harga dari tim taksir tidak dikenai pajak jual beli,” terang Abdul Rachman, Rabu (6/11/2019).

Di tempat yang sama, Agus kepala bidang (Kabid) pengelolaan sungai, DPUPR Kabupaten Sampang, juga mengatakan saat ini sosialisasi harga tanah yang dikeluarkan tim taksir independen belum menemukan kata sepakat. “Makanya masih akan diagendakan pertemuan selanjutnya,” pungkasnya. [sar/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar