Politik Pemerintahan

Ganti Rugi Proyek Normalisasi Sungai Kemuning Masih Bermasalah

Poster mempertanyakan ganti rugi proyek normalisasi sungai Kemuning

Sampang (beritajatim.com) – Sekitar dua bulan yang lalu sudah dilakukan pengukuran tanah milik warga terdampak proyek normalisasi sungai Kemuning oleh tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sampang. Tetapi, uang ganti rugi tersebut masih buram bahkan tidak jelas. Akibatnya, warga di sekitar Jalan Garuda, salah satu pemilik lahan yang kecewa langsung memasang poster tuntutan menolak kegiatan proyek apapun sebelum ada ganti rugi.

Wahyu salah satu warga pemilik lahan berserifikat mengatakan, beberapa bulan lalu DPUPR sudah berjanji tidak ada kegiatan apapun sebelum ada ganti rugi. Namun kenyataannya, dua hari ini tanpa koordinasi pada warga pemilik tanah malah ada kegiatan proyek saluran dari DPUPR, saluran tersebut berada di atas lahan warga lebarnya rata-rata 1 meter hingga 1.5 meter.

“Saya sebagai salah satu warga terdampak kegiatan normalimasi sungai Kemuning yang berjalan 3 tahun ini, bukan hanya lahan yang belum diganti rugi, malah beberapa bangunan rumah yang retak dan rusak belum diperbaiki oleh pihak kontraktor seperti pada perjanjian sebelumnya,” terangnya, Senin (28/10/2019).

Hal senada dikatakan H. Zuhri. Menurutnya, proyek yang dilakukan oleh DPUPR memakan tanahnya kurang lebih lebar satu meter tanpa ada koordinasi apapun baik dari pihak rekanan dan mendadak langsung ditanam saluran beton. Sedangkan ganti rugi lahan dan bangunan yang rusak akibat kegiatan proyek normalisasi hingga saat ini tidak ada kejelasan.

“Komitmen pemerintah melalui DPURP tidak bisa dipegang dan merugikan warga,” imbuhnya.

Terpisah, Agus Kabid pengelolaan sungai DPUPR Kabupaten Sampang, saat dikonfirmasi menjelaskan jika dalam waktu dekat akan mensosialisasikan terkait ganti rugi lahan. “Berdasarkan data yang masuk pada kami, jumlah total pemilik lahan kurang lebih ada 200 orang, tapi pembebasan tanahnya disesuaikan dengan dana yang ada, jadi pembayarannya bertahap dan masih dilanjutkan tahun depan,” jelasnya.

Saat ditanya terkait berapa harga nominal per meter lahan dari tim taksir independen? Agus masih belum bisa menyebutkan nominal tersebut dan akan disampaikan pada acara sosialisasi.

Beberapa waktu lalu, Abdul Rahman mewakili Balitbangda Kabupaten Sampang, saat ditanya terkait ganti rugi, ia menjelaskan terkait lahan ganti rugi sudah dianggarkan totalnya Rp.2.7 miliar, dengan rincian tahun 2018 dianggarkan Rp.1.7 miliar dan tahun 2019 ditambah anggarannya sebesar Rp.1 miliar. Kemudian terkait teknis pembayaran ganti rugi lahan tersebut sudah menjadi ranah PUPR Sampang.

Sekadar diketahui, kegiatan normalisasi sungai Kemuning sudah berjalan 3 (tiga) tahun melalui anggaran multiyear yakni Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 dengan total anggaran normalisasi dan penguatan tebing Sungai sebesar Rp 365,3 miliar. Anggaran ratusan miliar itu bersumber dari APBN oleh Satuan Kerja (satker) BBWS Brantas. [sar/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar