Politik Pemerintahan

Gandeng BPSDM, Biro Administrasi Pemerintahan dan Otoda Tingkatkan Kapasitas Camat

Indah Wahyuni, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otoda Setdaprov Jatim saat memberikan sambutan

Surabaya (beritajatim.com) – Seluruh camat di Jatim diharapkan memiliki kemampuan dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam menguasai pengetahuan teknis pemerintahan.

Oleh karena itu, Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim menggandeng Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mengadakan ‘Diklat Peningkatan Kapasitas Camat Tahun 2019’ mulai 1-4 Oktober 2019 di kantor BPSDM Jatim.

“Menyerah bukan pilihan, jangan takut dengan tantangan. Terus berlari mengejar matahari, untuk mewujudkan Jatim Cettar, yakni cepat, efektif, tanggap, transparan dan responsif,” tegas Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Indah Wahyuni kepada beritajatim.com, Rabu (2/10/2019).

Indah Wahyuni menyampaikan materi strategi peningkatan kapasitas camat melalui diklat kepemerintahan. Camat yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang berkualitas, wajib dibuktikan dengan ijazah diploma atau sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.

Berdasarkan pasal 224 ayat (3) beserta penjelasannya pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Gubernur dapat membatalkan keputusan pengangkatan camat, jika camat tidak memiliki ijazah diploma atau sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.

“Hasil monitoring kualifikasi camat yang dilakukan pada akhir triwulan II tahun 2019, diperoleh informasi bahwa di Jawa Timur terdapat 358 orang camat dari 666 orang camat yang belum memenuhi persyaratan tersebut,” tuturnya.

Dengan melaksanakan diklat dan bimbingan teknis terhadap camat yang belum bersertifikasi, berbiaya yang lebih murah dan dilaksanakan di BPSDM Provinsi Jatim, sehingga para camat tidak perlu jauh-jauh mengikuti diklat di Jakarta.

Biaya bagi camat untuk mengikuti Diklat dan Bimtek di pusat dinilai terlalu mahal, yakni sebesar Rp 17.500.000. Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam keterkaitan dengan kecamatan, mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan kebijakan terkait kinerja kecamatan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, serta menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi di bidang pemerintahan, administrasi pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran kecamatan.

“Dengan mengikuti Diklat di BPSDM Jatim bisa lebih mudah, murah, dan cepat dalam mendapatkan sertifikasi. Selain itu, juga efektif dan efisien, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya akomodasi dan lain-lain dalam mengikuti pelatihan. Ini sesuai dengan semangat Jatim Cettar,” tukasnya.

Camat menurut pasal 224 UU 23/2014 adalah seorang kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah. Pengangkatan camat oleh bupati/walikota, berasal dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 224 ayat 2 UU 23/2014).

Diklat peningkatan kapasitas camat menghadirkan tiga narasumber, yakni Dr Hary Wahyudi, SH MSi (Widyaiswara BPSDM Provinsi Jatim), Dr Soeprianto, SH MHum (Widyaiswara BPSDM Provinsi Jatim), dan Sugiarto, SE MSi (Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Kemendagri RI).

Menurut Yuyun panggilan akrab Indah Wahyuni, dalam menjalankan tugas camat, melalui diklat kepemerintahan akan mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas terhadap camat.

Pemateri Hary Wahyudi akan memberikan materi terkait kepemimpinan wirausaha dan pembicara Soeprianto memberikan materi terkait inovasi pelayanan publik. Sedangkan, narasumber ketiga Sugiarto memberikan materi terkait penguatan tupoksi camat dan pendelegasian kewenangan kepala daerah kepada camat.

Fasilitasi terhadap pembuatan modul materi pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap camat, telah dilakukan kerjasama antara Pemprov Jatim dengan Kompak (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan).

Sementara itu, Camat Kartoharjo Kabupaten Magetan, Muryani mengatakan, dirinya bersama teman-teman camat se-Jatim sangat mendukung proyek perubahan atau inovasi dari Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Indah Wahyuni. “Kami mendukung diklat peningkatan kapasitas camat tahun 2019. Jawa Timur Cettar!” pungkas Muryani didampingi Camat Sobo Situbondo, Suprapto dan Camat Sapeken Sumenep, Muhammad Fajar. (tok/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar