Politik Pemerintahan

Gandeng BNI, Pemkab Mojokerto Salurkan 9.303 KPM

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi saat penyerahan KKS di Pendopo Kecamatan Trowulan. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial dalam Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dampak Covid-19, telah melakukan perluasan program sembako sebanyak 4,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Indonesia. Di Kabupaten Mojokerto sendiri tercatat ada 56.185 KPM, dimana saat ini Kabupaten Mojokerto mendapat perluasan sebanyak 9.303 KPM.

KPM Perluasan tersebut selanjutnya akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang disalurkan oleh BNI Cabang Mojokerto dibantu Pendamping Sosial. Penyaluran telah dijadwalkan mulai tanggal 11 Mei sampai 16 Mei 2020, bertempat di 18 pendapa kecamatan masing-masing se-Kabupaten Mojokerto. Penyaluran KKS tersebut, mulai dilaksanakan perdana di Kecamatan Trowulan.

“Minggu ini sebanyak 9.303 KPM sudah harus menerima bantuan, semua data ada di Dinsos. Tiap KPM yang sebelumnya menerima Rp 150 ribu per bulan, akan ditambah menjadi Rp 200 per bulan mulai April sampai Desember 2020,” ungkap Bupati Mojokerto, Pungkasiadi di Pendapa Kecamatan Trowulan, Senin (11/5/2020).

Bantuan tersebut ditransaksikan melalui agen atau e-Warong Penyalur Bantuan Sosial Pangan, dan dapat dibelanjakan dalam bentuk bahan pangan. Sistem penyaluran seperti ini dianggap paling tepat, karena akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam hal monitoring dan reporting. Selain itu bantuan akan tersalurkan secara efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran.

Bupati menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini akan dilaksanakan secara seksama dan matang. Ini untuk menghindari terjadinya data ganda yang mungkin saja terjadi. Hal tersebut juga karena data yang dapat berubah setiap bulan, berdasarkan laporan yang diterima. Akan tetapi data yang masuk nanti, tetap memerlukan verifikasi agar jangan sampai terjadi data ganda.

“Dari pusat kita juga diminta supaya jangan sampai ada data yang dobel. Sebab program bantuan yang disampaikan ke masyarakat ada beberapa. Misalnya PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lain-lain. Kalau ada masyarakat yang berhak tapi belum menerima, bisa segera melapor. Kita tidak akan mengunci data dan selalu terbuka” katanya.

Camat Trowulan, Try Raharjo M menyampaikan, saat ini ada 762 KKS di Kecamatan Trowulan penerima bantuan program sembako. “Masyarakat nanti akan menerima senilai Rp200 ribu, yang didistribusikan berupa sembako. Program dari pemerintah pusat ini sangat terasa karena bisa mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat di tengah pandemi Covid-19,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNI Cabang Mojokerto, Rudy Indrianto mengatakan, penyaluran program bantuan kali ini masih menggunakan metode penyaluran bantuan sosial yang telah berjalan sebelumnya seperti Bansos PKH, Bansos Sembako, BPNT dan Program-program bantuan lainnya. “Yaitu dengan menggunakan KKS yang memiliki multi fungsi sebagai e-wallet yang dapat menyimpan data penyaluran bantuan pangan serta berfungsi sebagai kartu tabungan,” jelasnya.

Nantinya KPM, lanjut Rudy, dapat langsung bertransaksi di Agen-Agen46 dan e-Warong bersertifikat BNI. Sistem penyaluran seperti ini dianggap paling tepat dikarenakan akan memudahkan Pemerintah Daerah dalam hal monitoring dan reporting. Selain itu bantuan akan tersalurkan secara cepat, efektif, efisien, transparant dan tepat sasaran. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar