Politik Pemerintahan

Galau, Trias Mengaku Tak Ingin Jadi Plt Kepala DLH Jember

Jember (beritajatim.com) – Pengakuan blak-blakan meluncur dari Trias Yuniar Mediawati saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Jember, Jawa Timur, Senin (12/10/2020). Dia mengaku tak ingin menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Selain Trias, rapat dengar pendapat itu sebenarnya juga dihadiri pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerag dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Trias mendapat giliran paling buncit untuk didengar pernyataannya. Sebelumnya, Ketua Komisi C David Handoko Seto meminta fotokopi surat keputusan bupati soal pengangkatan Trias menjadi Pelaksana Tugas Kepala DLH.

Trias menjabat sejak 2019 dan diperpanjang pada 3 Januari 2020. Saat David bertanya soal edaran Badan Kepegawaian Nasional mengenai kewenangan pelaksana tugas maupun harian, ia mengaku tahu. “Menurut Bu Trias, SK ini 3 Januari 2020, sampai sekarang belum ada perpanjangan SK itu. Menurut Anda, Anda legal tidak menjabat di situ?” tanya David.

“Saya tidak bisa menjawab. Kalau boleh memilih, saya tidak mau jadi Plt (Pelaksana Tugas),” kata Trias.

Mendengar penjelasan itu, David pun mengejar. “Kenapa kok Anda tidak mau menolak (ditugaskan menjadi Plt Kepala DLH oleh bupati)?”

‘Saya pernah menolak, saya pernah mengundurkan diri. Tapi kan tidak mungkin tiba-tiba saya tinggalkan, karena waktu itu kondisinya petugas kebersihan belum dibayar, BBM (Bahan Bakar Minyak) juga belum dibayar,” kata Trias.

Menurut David, sesuai aturan, seharusnya Trias mendapat surat keputusan perpanjangan tugas lagi pada 3 April 2020. “Karena ini sudah masuk pada bulan 10, sudah lebih dari enam bulan Anda bertugas, semestinya dalam benak kami ini sudah ilegal. Ini kalau kami mengacu surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Nasional,” katanya.

Kepala Bappekab Jember Achmad Imam Fauzi mengatakan, ada aturan tidak khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang batasan waktu dan surat edaran BKN. Karena di Permendagri Nomor 80 pada poin 1, batasan Plt (Pelaksana Tugas) sejauh mana, batasan Plh (Pelaksana Harian) sejauh mana jangka waktunya,” jelasnya.

Menurut Fauzi, batas masa jabatan Plt adalah satu tahun dan Plh adalah tiga bulan. “Tapi di SE BKN itu tiga bulan,” katanya.

David menegaskan, rujukan surat edaran Badan Kepegawaian Nasional adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. “Di situ tidak disebutkan soal permendagri seperti yang Anda sebutkan tadi,” katanya.

“Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 kalau tidak salah tentang penyusunan produk hukum. Makanya tidak lex specialis. Di pasal 1 itu, ada definisi Plt dan Plh. Sampai kapan Plt dan Plh itu, baru adanya di sana. Saya tidak mempertentangkan (masa jabatan) satu tahun atau tiga bulan. Plt itu satu tahun, Plh itu tiga bulan,” kata Fauzi.

Usai rapat, Trias menolak wawancara wartawan. Sementara itu David mempertanyakan tidak segera dilakukan pengangkatan pejabat definitif untuk Dinas Lingkungan Hidup Jember. “Ketika pejabatnya pelaksana tugas apalagi tidak jelas posisinya legal atau tidak secara regulasi, maka dia tidak akan pernah berani melakukan eksekusi anggaran. Saya yakin pejabat takut berisiko baik secara administratif maupun tindak pidana,” katanya.

Pernyataan Trias yang tak ingin jadi pelaksana tugas Kepala DLH, menurut David, menunjukkan bahwa ada kondisi ‘tertekan’. “Kenapa tidak ada pejabat berwenang yang mengingatkan bupati, bahwa masa jabatan Plt sudah habis,” katanya.

Ini juga berdampak buruk terhadap pelayanan publik di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Kecamatan Pakusari. “Ada alat berat yang rusak. (Lingkungan) masyarakat sekitar tercemari. Untuk membeli obat lalat saja tidak berani, walau ada sisa anggaran Rp 2 miliar,” kata David.

Trias melaporkan, bahwa pada tahun ini, 59,35 persen dari Rp 5,5 miliar anggaran di DLH sudah terealisasi. Sebanyak 55,98 persen di antaranya untuk program pelayanan administrasi perkantoran dan honor tenaga non PNS. “Obat lalat ada, tapi belum terealisasi,” katanya. Sementara honor petugas kebersihan memakan anggaran Rp 1,6 miliar dan biata bahan bakar minyak truk sampah dan lainnya sebesar Rp 1,39 miliar. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar