Politik Pemerintahan

Gaji Setara ASN, Lowongan Perangkat Desa Banyak Diminati

Bupati Ipong Muchlissoni (foto: Endra Dwiono)

Ponorogo (beritajatim.com) – Menjadi perangkat desa saat ini menjadi pekerjaan yang banyak diminati oleh warga. Usut punya usut, besaran gaji yang diterima perangkat desa menjadi salah satu faktornya.

Ya, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 tentang besaran gaji atau penghasilan tetap (siltap) yang diterima perangkat desa di Ponorogo setara dengan ASN golongan 2A. Pemkab Ponorogo sudah memulainya sejak bulan Oktober lalu, meski pemerintah pusat baru mewajibkannya pada tahun depan.

”Jadi perangkat desa besaran gajinya sekarang minimal Rp. 2 juta, belum yang lainnya seperti pengelolan tanah bengkoknya,” kata Bupati Ipong Muchlissoni, Kamis (26/12/2019).

Dahulu, kata Ipong siltap untuk kepala desa saja hanya Rp 1 juta, dan sekarang minimal untuk perangkat desa minimal Rp 2 juta. Tentu gaji segitu membuat pekerjaan menjadi perangkat desa menjadi menggiurkan. Ipong mengaku awalnya merasa kaget dan terheran-heran. Dia mencontohkan perekrutan calon perangkat di salah satu di Kecamatan Jetis, yang dibutuhkan hanya 4 orang, namun yang mendaftar mencapai lebih dari 40 orang.

”Saya kaget, sekarang perangkat desa banyak yang minati. Mungkin salah satunya karena siltap ini,” katanya.

Meski terjadi protes dibeberapa desa di Ponorogo terkait rekrutmen perangkat desa. Ipong menilai sebenarnya proses pemilihan perangkat desa itu sudah bagus sistemnya. Namun pemilihan yang menyangkut orang, mau sebagus apapun sistemnya, mesti menyisakan masalah jika ada salah satu pihak yang tidak puas.

”Saya catat yang bermasalah juga tidak banyak kok. Hanya di Cekok, Poko dan Desa Kori,” katanya.

Bagi Pemkab, jika dari prosesnya sudah sesuai dengan peraturan yang ada, ya dilanjutkan. Dia mencontohkan pengisian perangkat desa di Cekok Kecamatan Babadan, ada anak perangkat yang jadi. Kalau memang itu mampu dan sudah melalui proses yang ada, Pemkab tidak bisa apa-apa. Kecuali si anak perangkat desa itu terbukti tidak ikut tes dan tiba-tiba lulus, itu bisa dianulir.

”Jadi sepanjang proses pengisian sudah dilalui dengan benar sesuai aturan. Kita harus bisa terima hasilnya,” pungkasnya. [end/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar