Politik Pemerintahan

Gaji PTT Tersendat, RSUD Lawang Justru Renovasi Gedung, DPRD Anggap Kurang Etis

Malang (beritajatim.com) – Anggota DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq menyayangkan pihak manajemen RSUD Lawang. Mengaku krisis anggaran untuk menggaji PTT (Pegawa Tidak Tetap), pihak RSUD Lawang justru masih melakukan perawatan gedung atau infrastruktur rumah sakit di tempat itu.

“Sebenarnya gak elok, ketika untuk menggaji pegawai saja kesulitan tapi malah melakukan pembangungan insfrastruktur,” ungkap Zia saat dikonfirmasi, Senin (30/8/2021).

Menurut Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Partai Gerindra itu, faktanya RSUD Lawang dari dulu kerap melakukan pembangunan infrastruktur sejak dulu.

“Padahal, anggaran untuk pembangunan tersebut bisa digunakan untuk menggaji PTT. Daripada keteteran seperti saat ini,” ujarnya.

RSUD Lawang

“Caranya tinggal mengevaluasi perencanaannya. Kalau misalnya tidak sesuai, kan bisa rapat direksi. Kemudian laporkan dewan pengawasnya untuk kemudian diubah,” sambung Zia.

Terpisah, Direktur RSUD Lawang, drg Dessy Deliyanti membenarkan adanya pembangunan infrastruktur tersebut. Salah satunya saat ini ada program renovasi gedung dan incinerator.

“Sumber anggarannya dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Pemerintah Kabupaten Malang dan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau),” bebernya.

“Anggaran untuk perawatan gedung dan alat kesehatan itu nilainya mencapai Rp 1,2 miliar,” kata Dessy.

Sebelumnya diberitakan, RSUD Lawang memohon bantuan suntikan dana selama 6 bulan ke depan kepada Pemerintah Kabupaten Malang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Selasa (24/8/2021) lalu. Sebab, mereka kewalahan untuk menggaji TPP akibat beberapa klaim anggaran Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) dan BPJS Kesehatan sejak Juli 2020 lalu belum cair.

Sehingga, selama ini mereka terpaksa berutang untuk menggaji karyawan dan membeli obat-obatan.

“Total akumulasi dana yang belum cair, baik dari BPJS maupun dari Kemenkes berkisar senilai Rp 17 miliar. Terhitung sejak Juli 2020 lalu,” tutur Dessy.

“Sementara total pengeluaran kita setiap bulan untuk gaji PTT nilainya mencapai Rp 435 juta per bulan. Itu belum dana untuk pembelian obat-obatan,” katanya.

Mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang itu merinci anggaran yang dibutuhkan selama enam bulan setidaknha membutuhkan suntikan dana senilai Rp 2,4 miliar.

“Kemarin TAPD mengatakan akan memberikan suntikan dana senilai Rp 1,2 miliar selama 3 bulan. Saya berharap 3 bulan berikutnya juga dapat suntikan dana segitu (Rp 1,2 miliar),” pungkas Dessy. [yog/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar